HUT Momentum Tingkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

id #HUT Kabupaten Limapuluh Kota

Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi menyerahkan rancangan paraturan daerah kepada Ketua DPRD setempat Safaruddin Dt Bandaro Rajo didampingi Wakil Ketua Deni Asra dan Sastri Andiko. (c)

Sarilamak, - Memperingati hari jadi ke-176 di tahun 2017, merupakan kesempatan untuk refleksi dan evaluasi kemajuan terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD (2016-2021), tahun 2016 telah berlalu sekarang tahun ke-2 dari RPJMD Limapuluh Kota, apa yang telah diperbuat dan kegiatan apa yang akan digenjot untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Limapuluh Kota yang juga Koordinator Komisi I, Deni Asra, S.Si pada rapat paripurna istimewa peringatan Hari Jadi Kabupaten Limapuluh Kota, Kamis.

Kunci pokok keberhasilan suatu pembangunan terletak pada kualitas Sumber Daya Manusia, semakin tinggi kualitas SDM suatu daerah maka akan semakin tinggi tingkat pencapaian pembangunan daerah tersebut," katanya.

Sedangkan tujuan atau target yang ingin dicapai dalam pembangunan adalah terjadinya perubahan-perubahan kearah peningkatan SDM dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan SDM dapat dilihat dari gambaran kualitas fisik dan non-fisik dimana didalamnya termasuk karakter atau menurut kearifan lokal daerah adalah kualitas moral spiritual.

Kualitas fisik sangat erat kaitannya dengan pemenuhan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta penciptaan kondisi yang baik bagi kehidupan sosial kemasyarakatan, katanya.

Lebih lanjut dijelaskan, untuk menjawab persoalan diatas perlu dilakukan suatu program dan terobosan baru melalui revolusi mental dan reformasi birokrasi sebagaimana yang telah menjadi prioritas dalam RPJMD 2016-2021.

Terkait dengan pemenuhan harapan kualitas sumber daya manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lima Puluh Kota Jika kita lihat dari nota penyampaian LKPJ Bupati tahun 2016, IPM Limapuluh Kota pada tahun 2016 adalah sebesar 67,65 % meningkat dari 66,78 % di tahun 2015.

IPM itu sendiri merupakan komposit dari beberapa komponen yaitu angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per-kapita. Dari komponen tersebut dapat diketahui bahwa dua komponen sangat terkait dengan pendidikan, dan yang lainnya terkait dengan kesehatan dan ekonomi.

Untuk bangkit meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, kata dia, harus menyelesaikan permasalahan utama dibidang pendidikan yaitu meningkatkan mutu guru yang professional. Dimana guru profesional yang memenuhi indeks pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota, sampai saat ini baru sekitar 75%, sehingga hal ini cukup berpengaruh terhadap pencapaian IPM bidang pendidikan.

Disamping masalah propesionalitas guru masalah lain dibidang pendidikan adalah kondisi sara prasarana pendidikan yang belum memadai, kondisi ruang kelas dan kualitas mobiler yang buruk juga sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses belajar mengajar.

Disamping sarana penunjang lainnya yang belum tersedia dimasing-masing sekolah seperti perpustakaan, ruang praktek/laboratorium, penempatan guru juga termasuk yang menjadi permasalahan yang mengapung selama ini di bidang pendidikan.

Selain itu, untuk meningkatkan SDM adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang masih rendah sehingga menjadi masalah pokok bidang kesehatan di Kabupaten Limapuluh Kota yang menyebabkan rendahnya Sumber Daya Manusia.

Demikian juga halnya kondisi derajat kesehatan masyarakat yang belum menggembirakan, baik kondisi sanitasi, air minum, lingkungan, dan persampahan. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk dibenahi pada tahun mendatang, kata politisi muda Gerindra itu.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Limapuluh Kota yang meliputi bidang Pemerintahan, Politik, Keamanan dan Pendidikan, Riko Febrianto,SH mengharapkan dengan memperingati hari jadi kabupaten ke-176 dapat melihat realisasi yang telah dikerjakan dan program apa untuk kedepannya yang dapat mempercepat kemajuan dan kesejahteraan Limapulkuh Kota.

Kita tidak saja melihat besaran dana yang dapat diserap setiap tahun tetapi terhadap indikator kinerja yang harus dicapai juga perlu kita perhatikan, misalnya dalam arah kebijakan RPJMD Limapuluh Kota tertulis menyelenggarakan pendidikan dasar gratis bermutu dan terjangkau," katanya.

Jadi, perlu penegasan tahun ke berapa ini dapat terjangkau mengingat target akhir dari RPJMD misalnya pencapaian indikator terhadap Angka Partipasi Kasar SD 167,40 persen, sementara pada tahun 2016 baru tercapai 114,27 persen.

Angka Partipasi Kasar SLTP 98,59 persen sementara pada tahun 2016 baru tercapai 83,89 persen dan angka Indek Pembangunan Manusia (IPM) harus dicapai 72,46 persen, sementara pada tahun 2016 baru tercapai 67,65 persen, ujar Riko.

Politisi Fraksi Golkar itu menambahkan, bahwa untuk mempercepat dan agar tercapai indikator kinerja, sehubungan telah dikukuhkannya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, guna menjalankan program dan kegiatan perlu ditempatkan seseorang yang sesuai dengan keahlian dan kemanpuannya agar dapat memberikan peningkatan kinerja bagi OPD yang dipimpinnya.

Selain itu, diharapkan masing-masing OPD yang bermitra dengan Komisi I diminta mengoptimalkan dan mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga masyarakat lebih cepat dapat merasakan manfaatnya.

Disamping itu kepada Mitra kerja Komisi I diharapkan agar dapat menjaga komunikasi dua arah yang baik, sehingga tidak memberikan informasi yang salah terhadap segala program dan kegiatan yang telah kita rencanakan bersama untuk mengawal RPJMD pada tahun ke-2 ini, imbaunya.

Dengan Koordinator Deni Asra,S,SI Wakil DPRD Limapuluh Kota dari Fraksi Gerindra, Komisi I dengan susunan sebagai berikut : Riko Febrianto, SH dari Fraksi Golkar (Ketua), Wirman Dt Pangeran Nan Putiah, SH dari fraksi PPP (Wakil Ketua), Yosrizal Dt Permato Alam dari Fraksi PAN (sekretaris) dan anggota sebagai berikut: Della Ermaifa, S. Psi dari Fraksi Golkar, Wendi Chandra , ST dari Fraksi Demokrat, Yusnir BA dari Fraksi Demokrat, Irdapel Masrizal dari Fraksi Gerindra, H. Ermizal Jalinus, SE dari Fraksi PPP, Hemmy Setiawan dari Fraksi PDIP & PBB , Suriadi dari Fraksi Hanura dan H. Yos Sariadi, S. Ag dari Fraksi PKS & PBB.

OPD yang bermitra dengan Komisi I, yakni Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Satpol PP,Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kesatuan Bangsa dan Politik dan 13 Kecamatan.***
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar