Hari Jadi Refleksi untuk Percepat Pembangunan Infrastruktur Daerah

id #HUT Kabupaten Limapuluh Kota

Komisi II DPRD Limapuluh Kota saak melakukan rapat kerja dengan mitra kerjanya. (c)

Sarilamak-Refleksi peringatan hari jadi Kabupaten Limapuluh Kota ke-176 untuk bangkit bersama membangun Kabupaten Limapuluh Kota agar lebih maju dan sejahtera tidak terlepas dengan kondisi infrastruktur yang merupakan urat nadi perekonomian masyarakat.

Pembenahan infrastruktur memang telah dilakukan secara bertahap, tetapi kondisi saat ini, jalan dan jembatan terjadi kerusakan berat, kondisi jalan yang berstatus baik hanya mencapai 43,5 persen dari total panjang jalan, artinya ada sekitar 56,5 persen dari panjang jalan yang perlu menunggu penanganan. Padahal dalam Target RPJMD telah ditetapkan angka 67,5 persen infrastruktur dalam kondisi baik," kata Ketua DPRD Limapuluh Kota dan Koordinator Komisi II Safaruddin Dt.Bandaro Rajo, SH.

Menurut dia, ke depan tentu kita harus fokus terhadap perbaikan jalan utama yang berada di pinggir dan diperbatasan yang selama ini termaginalkan oleh Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota atau dengan konsep obat nyamuk membangun daerah dari pinggir.

Dalam upaya peningkatan pembangunan, kualitas infrastruktur pada kawasan-kawasan utama IKK Sarilamak sudah semestinya pada tahun kedua RPJMD ini telah mulai dibenahi, sehingga Sarilamak dapat menjadi sebuah kota yang representative dan layak sebagai pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan dan saat ini masih jauh dari kenyataan, karena infrastruktur pendukungnya belum dapat disediakan sebagaimana layaknya sebuah ibukota kabupaten.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi II yang membidangi Keuangan dan Pembangunan, Muhammad Ridha Ilahi dalam refleksi ulang tahun Kabupaten Limapuluh Kota ke-176 kita sangat fokus menyorot berkaitan dengan keuangan dan pembangunan .

Dengan Momentum hari jadi ke-176 ,mari kita bangkit bersama memajukan masyarakat Limapuluh Kota yang sejahtera, dimana dari data yang ada kita dapatkan bahwa Limapuluh Kota rentan terhadap bencana alam yang mempunyai dampak terhadap kehilangan harta dan rusaknya lahan pertanian serta infrastruktur," katanya.

Justru itu, diminta kepada OPD yang terkait untuk dapat memetakan infrastruktur yang rusak dan segera diperbaiki seperti jembatan, jalan yang terban, irigasi yang rusak dan normalisasi sungai yang runtuh akibat bencana alam.

Tujuannya supaya masyarakat tidak lama mendapat kerugian secara ekonomi dan juga segera memetakan tambang-tambang yang telah dikeluarkan izinnya yang disinyalir dapat menimbulkan dampak lingkungan yang merusak tanah pertanian dan sumber air bersih untuk minum masyarakat, ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan itu, juga mengatakan dalam peningkatan Pendapan Asli Daerah, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal, namun tentu saja dalam koridor perundang-ungangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerah melalui pendapatan asli daerah.

Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah itu sendiri, ujarnya.

Komisi II dengan susunan sebagai berikut dengan Koordinator Safaruddin Dt.Bandaro Rajo,SH dari Fraksi Golkar.: H. Muhammad Ridha Illahi, S.Pt dari Fraksi PDIP & PKB (Ketua), Irmantedi dari Fraksi Gerindra (wakil Ketua), Hj. Aida, SH dari Fraksi Demokrat (sekretaris) dan anggota sebagai berikut : Ir. Afri Yunaldi, IPM dari Fraksi Golkar, Irwin Idrus dari Fraksi Gerindra, Dra. Ridhawati dari Fraksi PPP, Amril B Dt Tan Bagindo dari Fraksi PDIP & PKB, Tedy Sutendi, SH. MH dari Fraksi Hanura, Drs. Epi Suardi dari Fraksi Hanura, Hardedi, S.Sos dan Wardi Munir S.Ag dari Fraksi PKS & PBB, dan Akrimal Adham, SH dari Fraksi PAN.

Sembilan OPD yang bermitra dengan komisi II, yaitu ; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Perhubungan.***
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar