Sarilamak, (Antara) - Beberapa strategi pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Limapuluh Kota, Sumatera Barat Asyirwan Yunun-Ilson Cong "Asyic" untuk memaksimalkan pelayanan publik di daerah apabila mereka terpilih nantinya.
Hal itu disampaikannya saat debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati setempat di Aula Kantor Bupati Limapuluh Kota, Rabu malam.
Asyirwan mengatakan, beberapa langkah untuk mencapai itu adalah dengan mewujudkan reformasi birokrasi dan penguatan pemerintah nagari (desa adat), karena nagari sebagai pemerintahan terdepan yang akan bersentuhan lansung dengan masyarakat.
Kemudian meningkatkan unit pelayanan serta menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing instansi.
Berikutnya, menerapkan pelayanan satu atap dan memberlakukan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) sehingga masyarakat dapat menyelesaikannya di tingkat kecamatan.
"Selama ini, masyarakat masih mendapatkan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Hal itu menyusahkan mereka, apalagi secara geografis Limapuluh kota luas dan akse ke ibukota kabupaten cukup jauh," kata dia.
Kemudian, membenahi dan mengoptimalikan puskesmas yang ada pada masing-masing kecamatan dengan menyediankan rawat inap, mengingat jauhnya jarak ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Selanjutnya, mengevaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sehingga efisien agar dapat bekerja maksimal dan lebih baik memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, juga akan memperbaiki infrastruktur secara adil agar pendistribusian hasik bumi lancar.
Terakhir, Limapuluh kota harus beralih dari agro tani menjadi agro industri agar hasil bumi tidak dijual secara mentah. Dengan demikian, dengan sendirinya pendapatan masyarakat juga akan meningkat.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Limapuluh Kota Ismet Aljannata mengatakan debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati ini dapat menjadi salah satu referensi bagi masyarakat untuk menentukan pilihan pada 9 Desember 2015.
Menurutnya, KPU melaksanakan debat publik sebanyak tiga kali dengan tema berbeda agar masyarakat mendapatkan referensi lebih baik.
Ia menambahkan, meski debat publik bisa menjadi referensi, namun ia mengingatkan bahwa itu hanyalah salah satu proses dalam pelaksanaan Pilkada. Sementara hasil akhir, penentuannya tetaplah masyarakat sebagai pemilih. (*)
