Anwar Ulas Perubahan Kebijakan Indonesia Lewat Buku

Jakarta, (Antara) - Mantan deputi gubernur Bank Indonesia dan mantan ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution mengulas perubahan kebijakan perekonomian Indonesia setelah krisis ekonomi Indonesia pada 1997 melalui pengeditan buku "Macroeconomic Policies in Indonesia". "Buku ini penting karena menceritakan bagaimana perubahan kebijakan makro ekonomi Indonesia setelah krisis 1997 dengan perekonoman kita yang sangat rapuh," kata Guru Besar Emeritus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dalam Seminar dan Bedah Buku "Sound Macroeconomic Policies in Indonesia to Accelerate Growth and Financial Stability dalam rangka memperingati Dies Natalis Universitas Presiden ke-11 di Menara Batavia, Jakarta, Kamis. Dalam uraiannya, ia membahas tentang pembangunan kembali industri keuangan, utamanya perbankan sejak krisis 1997 dan masalah kebijakan stabilisasi perekonomian yang baru yang diintrodusir setelah krisis itu. Menurutnya, krisis ekonomi Indonesia pada 1997 adalah berpusat pada krisis perbankan dan pinjaman jangka pendek sektor perbankan maupun korporat dalam bentuk valuta asing dari luar negeri. Pada umumnya, hutang luar negeri itu tidak dilakukan lindung nilai dan karena tidak ada aturan untuk melaporkannya, pemerintah pun tidak tahu berapa jumlah maupun persyaratannya. Adapun beberapa kelemahan pokok industri perbankan nasional sebelum krisis 1997 antara lain modalnya sangat kecil sehingga tidak mampu mendukung risiko. Kemudian, aturan prudensial dan pengawasan perbankan sangat lemah, misalnya dalam rangka kredit program, pengaturan dan pengawasan bank hanya untuk memantau pelaksanaan administratif kredit program yang ditetapkan pemerintah bukan mengenai risiko perbankan. Ketiga, persaingan pasar keuangan dalam negeri hampir tidak ada karena monopoli kelompok bank negara dan bank pendapatan daerah atas dana sektor negara san monopoli dana konglomerasi pada bank miliknya sendiri. "Pembangunan kelembagaan belum banyak dilakukan agar industri perbankan dan dunia usaha kita menjadi efisien dan mampu bersaing di pasar dunia," tuturnya. Selanjutnya, industri perbankan nasional yang jatuh pada saat krisis 1997, telah dibangun kembali pada 1998 dengan menyuntikkan kredit likuiditas darurat dan surat utang negara untuk memulihkan modalnya. Pemerintah juga telah mendirikan berbagai jaring pengaman pendukungnya seperti Lembaga Penjamin Simpanan. "Meniru Bundesbank di Jerman, Bank Indonesia dibuat mandiri dengan hanya satu tugas yakni mencapai target inflasi tertentu," ujarnya. Meniru Inggris dengan mendirikan Otoritas Jasa Keuangan yang mandiri, terpisah dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, yang mengatur dan mengawasi seluruh industri keuangan. Namun, ia mengatakan pembangunan kelembagaan termasuk sistem hukum masih jauh dari harapan. Begitu juga dengan badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk bank-bank negara dan bank pembangunan daerah masih belum mampu bersaing di gelanggang internasional. Menurutnya, Indonesia masih perlu memperkuat kebijakan ekonomi makro demi mendorong perekonomian yang lebih baik. Mantan menteri perencanaan pembangunan nasional pada periode 2010-2015 Armida Salsiah Alisjahbana mengapresiasi buku yang diedit Anwar Nasution karena kontekstual dengan perjalanan kebijakan ekonomi Indonesia hingga saat ini. "Buku ini relevan sekali dan menunjukkan transformasi perekonomian Indonesia dan kebijakan-kebijakan yang mengikutinya," kata Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran itu. (*/sun)