Padang, (ANTARA) - "Pak Deputi, kapan hunian tetap akan dibangun? Dua tahun menunggu, kami sudah bosan dengan janji-janji, kalau memang dibangun terima kasih, jika tidak juga terima kasih," tanya warga Beriuluo Mentawai Maraisa.
Uneg-uneg tersebut disampaikan Maraisa kepada Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Bambang Sulistianto saat berkunjung ke Desa Beriulou, Kecamatan Sipora Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.
Pascagempa dan tsunami yang terjadi di Mentawai pada 26 Oktober 2010, pemerintah berencana merelokasi 2.072 kepala keluarga dengan membangun hunian tetap bagi warga yang bermukim di wilayah rawan tsunami.
Namun, hingga 2013, pembangun hunian tetap tersebut belum dapat diwujudkan karena beberapa persoalan. Akibatnya, masyarakat ragu apakah benar pemerintah hendak membangun permukiman yang aman bagi mereka.
"Malah saya dituduh berbohong, karena setiap kali ditanya jawaban yang dapat disampaikan masih dalam proses," kata Kepala Bidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Hati Sama Hura.
Akibatnya, kata Hati, setiap penjelasan yang diberikannya ditanggapi sinis oleh masyarakat. Apalagi, dua tahun sejak musibah itu terjadi, masyarakat yang berada di wilayah rawan dihantui kecemasan.
Karena itu, kedatangan Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB beserta rombongan, membuat Hati menjadi tenang dan menjadi kesempatan yang tidak disia-siakan, mengingat selama ini dia selalu jadi sasaran pertanyaan warga.
Menanggapi hal itu, Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Bambang Sulistianto menegaskan pemerintah akan membangun hunian tetap bagi warga Mentawai yang menjadi korban gempa dan tsunami.
Pembangunan hunian tetap tersebut telah direncanakan dan dialokasikan dananya sejak 2011, namun terkendala izin lahan yang belum keluar dari Kementerian Kehutanan, jelas dia.
Tetapi, pada 18 Januari 2013 , akhirnya izin pembebasan lahan dari Kementerian Kehutanan telah keluar dan pembangunan segera dilaksanakan yang ditargetkan rampung akhir tahun ini.
Bahkan, untuk meyakinkan masyarakat, semula Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono telah dijadwalkan meninjau lokasi hunian tetap di Desa Beriulou Sipora Selatan pada Sabtu (16/2).
Kunjungan Menko Kesra untuk berdialog langsung dengan masyarakat perihal rencana pembangunan hunian tetap tersebut akan didampingi Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan dan Gubernur Sumbar.
Tetapi, ketika rombongan Menko Kesra hendak berangkat menuju Mentawai menggunakan helikopter dari Bandara Internasional Minangkabau di Padangpariaman, pada Sabtu (16/2) perjalanan dibatalkan akibat cuaca buruk.
Pilot tidak bersedia terbang, karena cuaca tidak mengizinkan dan jika dipaksakan dapat berakibat fatal, kata Bambang.
Akhirnya, tanpa kehadiran menteri, acara peninjauan lokasi hunian tetap bagi warga Beriulou tetap berlanjut.
Meski sedikit kecewa, karena menteri batal hadir masyarakat tetap antusias bertanya perihal pembangunan hunian tetap dalam dialog yang digelar di Masjid Iqrar Beriulou.
Didampingi sejumlah deputi dan jajaran pejabat BNPB bersama Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Rijel Samaloisa, Bambang dengan sabar dan tenang menjawab dan menjelaskan semua pertanyaan yang diajukan masyarakat.
Ia menjelaskan, karena lokasi hunian tetap dibangun di hutan produksi harus menunggu izin pelepasan dari Kementerian Kehutanan yang sedikit memakan waktu.
Saat ini izin telah keluar dan tengah dilakukan pembersihan lahan dan pendataan lokasi serta patok batas lokasi dan jumlah kayu yang dibutuhkan untuk pembangunan.
Hunian tetap yang akan dibangun sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat didampingi fasilitator melalui pembentukan kelompok masyarakat (pokmas), kata dia.
Tipe rumah yang dibangun semi permanen akan dibangun di area dengan luas 30x36 meter dimana pokmas akan dilatih oleh fasilitator teknis yang dikoordinasi oleh BPBD Sumatera Barat.
Ia mengharapkan masyarakat yang memperoleh hunian tetap agar berkoordinasi dengan fasilitator dalam teknis pembangunan dan tetap mengikuti aturan teknis yang telah ditetapkan.
Lokasi hunian berada di kawasan yang jauh dari pantai dan berada pada ketinggian lebih kurang 40 kaki di atas permukaan laut (Mdpl).
Ia merinci, hunian tersebar di tiga pulau, yaitu Pagai Selatan 936 unit, Pagai Utara 523 unit dan Sipora 523 unit.
Ia menegaskan saat ini semua kewenangan pembangunan hunian tetap telah berada di provinsi termasuk dana yang dialokasikan sekitar Rp400 miliar.
Dalam waktu dekat uang akan segera dikirim ke rekening kelompok masyarakat agar pelaksanaan pembangunan dapat dimulai, kata dia.
Ia berharap masyarakat sudah mulai merancang rumah yang akan dibangun, namun tetap mengikuti standar yang telah ditetapkan dan dalam waktu dekat akan diberikan pelatihan pertukangan.
Usai memberikan penjelasan kepada masyarakat, Bambang beserta jajaran didampingi Wakil Bupati Mentawai langsung meninjau lokasi hunian tetap yang berjarak sekitar dua kilometer .
Dengan menggunakan sepeda motor, Bambang melihat langsung lokasi pembangunan hunian tetap dan sempat berdialog ringan dengan masyarakat setempat.
Usai mendengarkan pemaparan dari Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, akhirnya Kepala Desa Beriulou, Kecamatan Sipora Selatan Apol Tatubeket sedikit lega.
Kendati hari itu sejak pagi hujan turun cukup deras, menyebabkan rombongan menteri batal datang, hatinya kini terasa lebih lega dan mantap.
Pasalnya, sebagai kepala desa, dia turut bertanggungjawab dalam proses pembangunan 250 hunian tetap yang akan dibangun didesa itu.
"Masyarakat sudah lama menunggu, apakah hunian tetap jadi dibangun, sekarang kami siap untuk membangun dan menempatinya," kata Apol.
Ia berharap, pemerintah, khususnya dari Jakarta benar-benar serius dalam membangun hunian tetap menjawab dua tahun penantian masyarakat.
Segera Dibangun
Sementara, Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Rijel Samaloisa merasa gembira karena apa yang menjadi harapan masyarakat selama ini akan segera terwujud.
Ia mengharapkan semua elemen masyarakat Mentawai bersinergi agar dalam waktu sembilan bulan ke depan seluruh hunian tetap telah rampung.
Hunian tetap adalah untuk masyarakat, karena itu peran aktif semua sumber daya yang ada mutlak dibutuhkan agar target dapat terwujud
Ia mengakui, akibat lamanya pembebasan lahan membuat proses pembangunan menjadi tertunda dan baru dapat diwujudkan tahun ini.
Selain itu, selama ini rapat-rapat persiapan pembangunan lebih banyak digelar di Padang dan hal ini sedikit menyulitkan akibat kondisi geografis.
Rijel mengharapkan ke depan rapat tentang pembangunan hunian tetap lebih banyak digelar di Mentawai agar kehadiran seluruh pihak berwenang didaerah dapat maksimal
Ia juga tetap berharap Menko Kesra dapat menjadwal ulang kunjungan ke Beriulou untuk meninjau lokasi hunian tetap mengobati kekecewaan masyarakat. (*)
