Padang, (Antara Sumbar) - Menteri Pertanian RI Suswono menyampaikan pelaksanaan peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) pada 2013 di Sumatera Barat berjalan sukses serta mendapat apresiasi oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.
Kegiatan peringatan HPS yang didelenggarakan setiap tahunnya akan digilir antar provinsi dan antar pulau, maka untuk tahun depan masih menunggu daerah mana yang bersedia nantinya dan saat ini dibahas pada tingkat Kementerian Pertanian, kata Mentan saat penutupan HPS di Padang, Minggu.
Ia menjelaskan, jika pada 2012, peringatan HPS difokuskan peningkatan produksi, dan pada 2013 lebih bagaimana versifikasi pangan yang menyangkut kepada pola konsumsi.
Hal ini tentu diharapkan membawa dampak nyata dalam implementasi dilapangan ke depannya, sehingga keragaman pangan semakin tersedia dan mengkonsumsi beragam pangan makin membudaya.
Indonesia, kata dia, dengan anugerah daerah tropis, dimana matahari bersinar tiap hari, memiliki sumber daya alam yang subur, oleh karena itu, berbagai ragam hayati ada di negara ini.
Disamping itu, setiap daerah mempunyai sumber daya pangan lokal, kalau didayagunakan secara baik, tentunya tidak akan kekurangan pangan.
"Diingatkan kepada masyarakat agar tidak berfikir kalau pangan pokok itu beras saja, namun masih bayak keanekaragaman pangan pokok yang ada," katanya.
Setelah ini, Mentan mengajak semua pihak untuk menggerakan "Aksi Ketahan Pangan Bukittingi" sebagai budaya. Jika ini dimulai dari pimpinan daerah dan mengkampanyekan secara intensif tentu masyarakat akan mengcontohnya.
Sebab, intensifikasi pangan tidak hanya beralih dari karbohidrat yang satu dengan yang lain, dari beras ke non beras.
Intensifikasi, tambahnya, harus ditunjang dengan meningkatkan pangan sayur dan buhah-buahan, juga protein hewani dan batani, agar generasi mendatang lahir menjadi generasi yang cerdas.
Peringatan HPS ke 33, memang Istimewa selain dibuka oleh Presiden tanggal 31 Oktober, yang ditandai sebelumnya dengan rapat kabinet terbatas yang didakan di Bukittinggi.
Rapat yang dihadiri, Gubernur, menteri, kalangan dunia usaha. Karena ini merupakan prioritas dari pembangunan nasional sebagai upaya terkait pencapaian swasembada lima komoditas (beras, jagung, kedelai, gula dan daging sapi).
Presiden RI, ulas Mentan ketika mengunjungi pengembangan ternak Padang Mengatas menyampaikan perlu penataan, pangan kita harus cukup supaya pangan tidak bersumber dari impor lagi.
FAO juga sudah berikan peringatan bagi negara-negara di dunia, khususnya negara yang menjadi anggotanya, agar memperkuat ketahanan pangannya masing-masing, dan Indonesia telah mampu berbuat untuk itu.
"Kita bangga dan senang, gelar teknologi yang kita lakukan pada HPS 2013 di Sumatera Barat mendapat kunjungan 5.000 orang setiap harinya. Ini sebagai salah satu contoh menfaatkan perkarangan rumah tempat tinggal, sesempit apapaun pekarangan, jika didayagunakan dengan baik, maka bisa memperkuat ketahanan pangan berbasis rumah tangga," kata Presiden.
Pekarangan sudah sempit, maka bisa dilakukan pertanian diatas rumah, karena kuncinya matahari terbit, namun Sumbar belum perlu lakukan itu karena masih banyak lahan yang luas.
Hasil kajian ekonomi dengan rumah pangan lestari, bisa menghemat pengeluaran keluarga dari Rp150 ribu hingga Rp800 ribu/ perbulan. Dengan lahan yang kecil, bisa menambah penghasilan hingga Rp 1,5 juta.
Dengan potensi pekarangan di Indonesia, mencapai 10 juta hektar. Ini cukup menantang untuk terus kita dayagunakan, PKRPL akan terus kita galakan, Sekarang ada 12 ribu desa yang sudah memanfaatkan pekarangan ini, untuk model ketahanan pangan berbasis rumah tangga.
Mentri juga mengingat masalah pangan ini cukup kompleks, aspek rantai distribusi, pemasaran dan juga harga. Petani kita masih keluhkan harga yang tidak stabil sehingga tidak menikmati penghasilannya dengan baik.
Kepala daerah, Bupati dan Walikota harus terus membantu dalam memasarkan hasil produk pertaniannya, jangan dikecewakan dengan harga yang murah. Maka Dinas perdagangan setempat perlu mendukung petani.
"Di Bantul, kata Mentan, pemerintah daerah menyisihkan APBD Rp5 miliar, untuk menanggulangi harga bawang merah dan cabe jatuh. Jadi melalui BUMD jika harga jatuh, dibeli oleh Pemda, hanya untuk mengertak pedagang, agar petani tidak dipermainkan pedagang," katanya.
Kontribusi pemangku kepentingan, termasuk, petani, nelayan terus bekerja keras dan tentu tidak kalah penting peran dari pemerintah daerah untuk memperhatikan nasib mereka. Akses terhadap lahan ini, harus terus ditambah untuk para petani.
"Kita berterima kasih kepada petani yang telah bekerja keras untuk memberikan pangan untuk masyarakat Indonesia. Bahkan Indonesia mendapat penghargaan dari FAO, telah mampu mengurangi kelaparan. Mempercepat target MDGs, dua tahun lebih cepat," terangnya.
Gubernur Irwan Prayitno menambahkan Sumbar termasuk daerah untuk membantu surplus swasembada beras dari 12 provinsi ditetapkan dengan target 10 juta ton. Dari target nasional itu, Sumbar dialokasikan 826 ribu ton hingga 2014.
Pada 2012, katanya, sudah mencapai 698 ribu ton, dengan pertumbuhan lebih dari 5 persen kab/kota itu akan tercapai kuota lebih dari 10 ribu ton seluruh indonesia.
Sementara itu, dari lima komuditi itu, Sumbar hanya penuhi tiga bahan pokok yang swasembada, hal tersebut dikarenakan kondisi iklim dan lahan yang berada di garis khatulistiwa, sehingga tidak memungkin produksi tanaman kedele.
"Tiga komoditas pangan Sumbar yang sudah swasembada, beras, jagung dan daging, sementara untuk dua komuditi lain, kedele dan gula belum sanggup dicapai," ungkapnya.(sir)
Berita Terkait
Pemkot Bukittinggi minta dukungan pelaksanaan MTQ Sumbar ke DPRD Provinsi
Selasa, 3 Desember 2024 18:16 Wib
Bawaslu: Pelaksanaan Pilkada Pasaman Barat berjalan kondusif
Jumat, 29 November 2024 19:14 Wib
Pelaksanaan Piala Soeratin stimulasi pemain bola muda Pariaman giatkan latihan
Jumat, 29 November 2024 17:53 Wib
Wamendagri: Pelaksanaan Pilkada di Provinsi Papua kondusif
Kamis, 28 November 2024 18:01 Wib
Pemkab Solok Selatan pantau pelaksanaan Pilkada serentak
Rabu, 27 November 2024 14:33 Wib
Pj. Sekda : Padang Panjang punya tanggung jawab moral untuk menjadi contoh pelaksanaan Pilkada
Sabtu, 23 November 2024 13:51 Wib
Bupati: OPD pantau pelaksanaan pelayanan melalui website
Rabu, 30 Oktober 2024 15:02 Wib
Ombudsman Sumbar tinjau pelaksanaan tes CPNS Kemenkumham
Selasa, 22 Oktober 2024 17:44 Wib