Padang (ANTARA) - Bupati Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat (Sumbar) Rinto Wardana Samaloisa meminta pemerintah pusat terutama Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan perhatian khusus pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di salah satu daerah terluar Indonesia tersebut.
"Saya meminta dengan sangat, kalau MBG dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Mentawai harus ada perhatian khusus," kata Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Rinto Wardana Samaloisa di Kota Padang, Kamis.
Hal tersebut disampaikan Bupati Kepulauan Mentawai pada rapat koordinasi pelaksanaan Program MBG bersama gubernur, bupati dan wali kota serta pemangku kepentingan di Ranah Minang.
Menurut Rinto, pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya di Provinsi Sumbar. Sebab, kondisi geografis Mentawai yang merupakan daerah kepulauan turut menjadi tantangan tersendiri.
Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah melakukan rapat koordinasi rencana pembentukan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah itu. Dalam pertemuan tersebut, terdapat beberapa kendala di antaranya pemenuhan ketentuan gudang penyimpanan bahan kering dan basah hingga gudang pendingin.
"Sepertinya untuk 2025 ini MBG belum bisa kita laksanakan di Mentawai karena prosesnya masih panjang," ujarnya.
Selain itu, Rinto juga meminta BGN dan pemerintah pusat mengkaji ulang soal jangkauan sasaran 3.000 pelajar atau penerima manfaat MBG dalam satu wilayah. Ketentuan ini akan sulit dilaksanakan di Mentawai karena penduduk yang tersebar di empat pulau.
"Menjangkau 3.000 siswa dalam satu kawasan di daerah kepulauan seperti Mentawai dengan waktu 30 menit itu sesuatu yang sulit," kata dia.
Oleh karena itu, bupati meminta dan mengajak BGN maupun pemerintah pusat kembali datang ke Bumi Sikerei (julukan Mentawai) guna melihat langsung serta menginventarisir permasalahan yang ada. Langkah ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk menjalankan program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
