Jakarta, (ANTARA) - Ketua Umum DPP Partai Hanura Jenderal (Purn) Wiranto mengaku tidak menyesal tak melakukan kudeta atau pengambilalihan kekuasaan pada 1998 saat dirinya menjabat Panglima TNI. Wiranto, dalam siaran pers Partai Hanura yang diterima di Jakarta, Rabu, menyatakan, tidak menggunakan Inpres Nomor 16 Tahun 1998 yang memungkinkan dirinya sebagai pemegang kendali komando TNI untuk mengambil alih kekuasaan pemerintahan kala itu. Inpres Nomor 16 Tahun 1998 yang dikeluarkan Presiden Soeharto pada 16 Mei 1998 dalam rangka pembentukan Komando Operasi Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional (KOPKKN) yang berwenang mengambil langkah-langkah keamanan dan ketertiban mengingat aksi unjuk rasa masif dalam gerakan reformasi dan kerusuhan massa. Ia mengungkapkan, jika pada saat itu dia menggunakan Inpres tersebut untuk mengamankan demonstrasi termasuk mengosongkan DPR/MPR dari demonstrasi puluhan ribu mahasiswa, para stafnya memperkirakan sedikitnya akan timbul 250 korban jiwa dari kalangan mahasiswa. "Saya tidak ingin hal tersebut terjadi," katanya dalam pernyataan yang disampaikan untuk menjawab pertanyaan peserta Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) bertema "Kepemimpinan Nasional dalam Membangun Peradaban Bangsa" di Jakarta pada 18-20 Desember 2012. Wiranto tidak ingin Indonesia terkena embargo oleh negara-negara maju karena militer melakukan pengambil alihan kekuasaan apalagi perekonomian sedang terpuruk dengan nilai dolar mencapai Rp15 ribu rupiah per dolar AS saat itu. Ia menyatakan, ingin mendapatkan kepercayaan rakyat sebagai pemimpin secara konstitusional. "Oleh karena itulah saya mengikuti Pilpres dalam pemilu yang demokratis serta mendirikan Partai Hanura empat tahun lalu," katanya. Pada Pemilu Presiden 2004, Wiranto pernah menjadi calon Presiden dari Partai Golkar berpasangan dengan Salahuddin Wahid sedangkan pada Pemilu Presiden 2009 dia menjadi calon Wakil Presiden yang berpasangan dengan calon Presiden Jusuf Kalla. (*/sun)
Wiranto Tidak Menyesal Tak Kudeta Pada 1998
Wiranto
