Afrika Angkat Mantan PM Togo Jadi Duta Burkina Faso

Addis Ababa, (Antara/AFP) - Afrika Bersatu memilih mantan perdana menteri Togo menjadi utusan khusus untuk Burkina Faso menyusul pemberontakan rakyat, yang menggulingkan Blaise Compaore, kata pernyataan pada Selasa. Ketua Komisi AU Nkosazana Dlamini-Zuma menunjuk Edem Kodjo menjadi utusan khusus kelompok se-Afrika itu pada Senin, sesudah dewan keamanan dan perdamaian AU memberi penguasa dua pekan untuk kembali ke pemerintahan warga. Penunjukan Kodjo adalah bagian dari upaya AU membantu penyelesaian kemelut, yang dihadapi Burkina Faso, kata pernyataan Dlamini-Zuma. Ia akan mendukung pembentukan cepat peralihan pimpinan warga, demokratik dan konsensual, yang akan mengadakan, sedini mungkin, pemiliha umum bebas, adil dan terbuka. Tentara mengisi kekosongan kekuasaan, yang ditinggalkan Compaore, yang dipaksa mundur pada pekan lalu sesudah unjukrasa keras atas upaya memperpanjang 27 tahun pemerintahannya. Tentara berjanji menyerahkan kekuasaan kepada pemimpin "konsensus". Kodjo, yang menjabat perdana menteri Togo pada 1994-1996, juga Sekretaris Jenderal Organisasi Persatuan Afrika (OAU), pendahulu Afrika Bersatu, 1978-1983. Afrika Bersatu pada Senin memberi waktu dua pekan kepada tentara Burkina Faso mengembalikan negara Afrika barat itu kepada pemerintahan warga dan mengancam hukuman jika tidak mematuhinya. "Kami meminta angkatan bersenjata menyerahkan kekuasaan kepada pejabat warga dan dewan menetapkan jangka waktu dua pekan untuk peralihan itu," kata Simeon Oyono Esono, kepala Dewan Perdamaian dan Keamanan Afrika Bersatu, dalam bahasa Spanyol. Tentara menunjuk Letnan Kolonel Isaac Zida menjadi kepala negara sementara. "Afrika Bersatu yakin bahwa perubahan itu bertentangan dengan demokrasi. Namun, kita tahu bahwa tekanan rakyat menyebabkan presiden mundur. Keadaan seperti itu dimanfaatkan angkatan bersenjata masuk ke kekuasaan, tapi berasal dari rakyat," kata Esono. "Sesudah mencatat asal-usul pemberontakan rakyat pimpinan tentara untuk mengambil alih kekuasaan, kami menentukan jangka waktu dua pekan. Sesudah itu, kami akan menerapkan hukuman," katanya. Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat dan Eropa Bersatu juga menyeru petinggi tentara negara itu menyerahkan kembali kekuasaan kepada warga. Sesudah dua pekan, AU bersidang lagi untuk memeriksa keadaan dan melihat langkah, yang dilakukan. (*/sun)