Donetsk, Ukraina, (Antara/AFP) - Satu kelompok kecil pria bersenjata Sabtu menduduki satu kantor polisi di Ukraina timur yang berpenduduk mayoritas berbahasa Rusia di tengah-tengah protes yang meningkat untuk bergabung dengan pemerintah Kremlin. Menteri Dalam Negeri Ukraina Arsen Avakov mengatakan satu kelompok lain pria bersenjata juga berusaha menguasai kantor kejaksaan Donetsk tetapi diusir. Penyerbuan Sabtu subuh itu terjadi pada kantor polisi di Slavyansk -- sekitar 60km utara ibu kota daerah itu Donetsk. Pusat pemerintah Donetsk telah berada dalam kekuasaan ratusan pria bersenjata yang telah mengumumkan pembentukan "republik rakyat" mereka dan menyeru Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim pasukan Rusia ke Ukraina timur itu. Para pria bersenjata menduduki kantor polisi di Slavyansk, kata Avakov di Facebooknya. "Di sini, tanggapan kami akan sangat keras." Seorang petugas polisi mengemukakan kepada stasiun televisi lokal Channel Five mengatakan serangan itu dilakukan enam orang yang melepaskan beberapa tembakan peringatan sebelum menyerbu kantor itu. Tidak segera jelas bagaimana tanggapan polisi lokal terhadap serangan itu atau apakah para pria bersenjata tersebut melakukan penangkapan. Tetapi Avakov mengatakan pasukan khusus Ukraina telah dikirim ke lokasi itu. "Tidak ada toleransi bagi teroris-teroris besenjata," katanya. Menteri dalam negeri itu menambahkan satu kelompok terpisah penyerbu telah berusaha menguasai kantor kejaksaan di ibu kota daerah itu, Donetsk. "Mereka semuanya dihalau. Gedung itu telah bersih dari para personil yang tidak diizinkan," tulisnya di Facebook. Seorang menteri pertahanan dari daarah yang melepaskan diri dari Ukraina telah ditahan," tambahnya. Seorang wartawan AFP melihat satu kehadiran polisi yang banyak di sekitar kantor kejaksaan dan kompleks itu nampaknya berada dalam kekuasaan pemerintah. Avakov muncul sebagai salah seorang dari menteri-menteri yang berhaluan keras dalam pemerintah sementara pro-Barat yang menggulingkan pemerintah Kiev pro-Kremlin Februari dan berusaha menggabungkan bekas negara Sovyet itu dengan kelompok Barat pada masa depan. Menteri itu Rabu mengeluarkan satu ultimatum 24 jam bagi kelompok separatis yang menguasai pemerintah Donetsk untuk meletakkan senjata-senjata mereka atau menghadapi kemungkinan serangan militer. Tetapi tidak ada aksi lanjutan dan kantor pemerintah Donetsk bersama dengan satu kantor keamanan kota terdekat Lugansk tetap berada dalam kekuasaan kelompok separatis selama enam hari sampai Sabtu. Perdana Menteri Ukraina Arsenity Avakov dalam satu kunjungan mendadak ke Donetsk Jumat berjanji akan memberikan kekuasaan lebih besar kepada daerah-daerah negara itu dan tidak akan pernah mengawasi dengan ketat hak wilayah timur itu untuk menggunakan bahasa Rusia. Ia juga mengaku bahwa ia "harus menanggapi keinginan rakyat untuk memiliki kekuasaan lebih luas daerah itu." "Kami akan melaksanakan tugas ini dalam rangka reformasi konstitusional," kata Yatsenyuk. Kiev sebelumnya mengatakan pihaknya siap memberikan kekuasaan lebih besar kepada daerah-daerah itu sementara mencegah membentuk federasi dengan Rusia. Usaha Yatsenyuk untuk mengakhiri pendudukan-pendudukan itu gagal sebagian karena para pria bersenjata di Donetsk dan Lugansk juga ingin menyelenggarakan satu referendum kemerdekaan berbarengan dengan pemilihan presiden Ukraina pada 25 Mei. Para penguasa baru Ukraina menolak syarat itu karena referendum yang sama di Krimea menyebabkan semenanjung Laut Hitam itu dikuasai Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia Jumat memperingatkan bahwa Moskow akan memboikot perundingan perdamaian internasional putaran pertama dengan Kiev yang diatur oleh para pejabat Amerika Serikat dan Uni Eropa diselenggarakan Kamis apabila Ukraina menggunakan kekuatan militer terhadap kelompok-kelompok garis keras. (*/sun)