Jakarta, (ANTARA) - Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di DKI Jakarta sebesar Rp2,2 Juta membuat produsen di sektor padat karya akan merelokasi pabriknya ke Jawa Tengah untuk menutupi biaya produksi. "Dengan tingginya UMP di Ibu Kota, produsen garmen dan tekstil ingin memindahkan pabrik dari Jakarta ke Jawa Tengah. Selama ini, margin yang dihasilkan dari sektor tersebut tidak besar," kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik, Haryadi Sukamdani pada acara konferensi pers di Jakarta, Kamis. Dampak kenaikan UMP, menurut Haryadi, membuat produsen berencana memberhentikan karyawannya. "Untuk sektor garmen dan tekstil bisa memindahkan basis produksinya di luar Jakarta. Sedangkan industri alas kaki yang marginnya kecil, kemungkinan memberhentikan karyawannya," paparnya. Sedangkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ernovian G. Ismy, mengatakan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di Jakarta, Tangerang dan Bekasi sebesar Rp2,2 juta tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL) dan mengakibatkan kerugian bagi sektor industri padat karya. "Masalah penetapan upah minimum di Indonesia sangat banyak kepentingan dan berdampak pada tenaga kerja. Kalau dihitung, kenaikan UMP pada industri padat karya seperti tekstil untuk satu pabrik dengan 1.000 orang tenaga kerja, produsen bisa mengeluarkan dana Rp1 miliar per bulan," ujarnya. Ernovian menambahkan, dengan penetapan UMP yang besar, itu pertanda bahwa kepala daerah tidak peduli dengan industri padat karya. "KHL idealnya Rp1,9 juta dan gubernur DKI Jakarta telah menaikkan UMP menjadi Rp2,2 juta. Hal ini menjadi bukti bahwa gubernur menginginkan industri padat karya semakin terpuruk dan merelokasi pabriknya dari Jakarta,¿ katanya. (*/sun)