PBB, (Antara/AFP) - Pemerintah Sudan dan satu kelompok utama pemberontak menolak untuk membiarkan para pekerja Perserikatan Bangsa Bangsa memvaksinasi 160.000 anak polio di negara-negara bagian yan dilanda konflik meskipun menyetujui gencatan senjata, kata PBB Senin. Direktur operasi kemanusiaan PBB John Ging mengatakan ia telah mengajukan banding kepada Dewan Keamanan PBB untuk menekan guna mengakhiri apa yang ia sebut "usaha untuk menggagalkan" oleh Pemerintah Sudan dan oposisi Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan Utara (SPLM-N) pada akses kemanusiaan. Polio telah muncul kembali di Afrika Timur, dan PBB khawatir bahwa konflik di negara bagian Kordofan Selatan Sudan dan Blue Nile bisa membantu menyebarkan lagi. Para pemberontak separatis telah berjuang menghadapi pasukan pemerintah di dua negara bagian sejak pertengahan 2011. PBB menengahi gencatan senjata antara pasukan pemerintah dan SPLM-N untuk 5-12 November, namun kedua pihak tetap saja tidak membiarkan pekerja bantuan melakukan tugasnya, kata Ging kepada wartawan, mengungkapkan frustrasi dan hambatan untuk mendapatkan akses kemanusiaan. Ia mengatakan kedua pihak telah sepakat bagaimana vaksinasi akan dilaksanakan, tetapi SPLM-N meminta "pertemuan terakhir" dan pemerintah menolak pembicaraan. "Sayangnya dan biasanya" PBB tidak diberikan akses, katanya, dan menambahkan bahwa pekerja PBB siap untuk memasuki daerah konflik yang dikuasai pemberontak dalam satu hari dan vaksinasi bisa selesai dalam empat hari. Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 anggota mengeluarkan resolusi pada April tahun lalu menuntut lebih banyak akses ke dua negara bagian, dan Ging mengatakan PBB sekarang harus menggunakan "kewenangan besar" untuk memberikan tekanan pada kedua pihak. Dia mengatakan untuk resolusi itu telah dimulai pembicaraan antara kedua pihak, namun "sayangnya kita telah berusaha digagalkan dengan proses dan diskusi serta perselisihan yang meningkat tanpa ada akses." PBB telah memotong kembali rencana besar-besaran - untuk mengirimkan makanan dan perlengkapan bantuan lainnya ke Kordofan Selatan dan Blue Nile - untuk fokus hanya pada tindakan vaksinasi. "Dan pada kini juga gagal," kata Ging. "Mereka memiliki alasan. Mereka menunjuk jari dan satu sama lain tentu saja, tapi intinya adalah mereka tidak membayar harga," katanya, menyoroti bagaimana 800.000 orang telah berada di zona konflik selama 18 hari tanpa bantuan luar. Dubes China untuk PBB Liu Jieyi, Ketua Dewan Keamanan untuk November, mengatakan hal itu "mengganggu" karena kampanye polio telah diblokir dan dewan mengingatkan bagaimana pihaknya bisa bertindak. (*/sun)