Jakarta, (Antara) - Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono meminta pemerintah daerah untuk lebih memprioritaskan program kependudukan dan keluarga berencana sebagai bagian integral dari pembangunan. "Pemerintah daerah harus memperkuat komitmen dalam program kependudukan dan keluarga berencana," kata Agung Laksono di Jakarta, Kamis. Dia mengatakan, banyak pemerintah daerah yang lebih mengutamakan program-program jangka pendek yang keberhasilanya dapat diklaim sebagai usaha sepanjang masa jabatannya. Isu Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) belum menjadi isu strategis dalam kampanye Pilkada. Akibatnya, program KKB tidak masuk dalam RPJMD, sehinga program KKB hampir tidak mendapatkan dukungan pembiayaan secara optimal dari APBD. "Program kependudukan dan keluarga berencana nasional dalam sepuluh tahun terakhir ini berada pada posisi stagnan," katanya. Dia mengatakan perlu dilakukan berbagai pembenahan dalam program kependudukan dan keluarga berencana untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. "Perlu segera ada revitalisasi untuk menyukseskan program kependudukan dan keluarga berencana," katanya. Hal itu tambah dia, mengingat hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 menunjukkan angka kebutuhan pelayanan KB yang belum terlayani masih tinggi dan jauh dari harapan pemenuhan target rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) II. Menurut Menko Kesra, intervensi dan pembenahan manajemen program KKB mendesak dilakukan mengingat pula hasil sensus penduduk 2010 menunjukkan beberapa indikator demografi nasional berada di luar target. Menko Kesra juga mengemukakan, hasil SDKI 2012 menunjukkan tingkat kematian ibu meningkat tajam dibanding hasil survei yang dilakukan pada 2007. Survei menemukan terdapat kematian ibu melahirkan 359 per 100 ribu kelahiran. Padahal, pada survei 2007 angka kematian ibu hanya 228 kematian per 100 ribu kelahiran hidup. (*/sun)