Jakarta, (Antara) - Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Yani mengusulkan agar nantinya Kapolri baru yang terpilih menggantikan Jenderal Pol Timur Pradopo dapat membentuk detasemen khusus tindak pidana korupsi (densus tipikor) guna meningkatkan upaya pemberantasan tindak korupsi. "Kami melihat masih ada kelemahan Kepolisian dalam menuntaskan kasus tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, Fraksi PPP menggagas betul apakah Pak Sutarman akan menyetujui untuk membentuk densus tipikor," kata Ahmad Yani saat ditemui di Gedung Nusantara II di Jakarta, Kamis. Menurut dia, dengan semakin maraknya tindak pidana korupsi di berbagai lembaga dan instansi di Indonesia, Kepolisian tentu memerlukan badan khusus untuk meningkatkan upaya penanganan terhadap tindakan korupsi. "Kita sudah ada densus terorisme, BNN, lalu kenapa masalah korupsi tidak menjadi bagian terpenting lainnya untuk ditangani? Hal ini yang ingin kami tanyakan langsung, karena penanganan korupsi ini sangat penting," ujarnya. Ia berpendapat dalam bidang penanganan tindak pidana terorisme, Kepolisian RI memang patut mendapatkan penghargaan atas kinerja yang dianggap baik. "Kami melihat Polisi sudah mendapatkan apresiasi dalam hal penanganan terorisme, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Begitu pula halnya dengan penanganan penyalahgunaan dan pengedaran narkoba," ucapnya. Namun, titik lemah Kepolisian RI saat ini, menurut dia, adalah dalam hal penanganan tindak pidana korupsi. "Titik terlemah Polri saat ini memang ada di cara penanganan tindak pidana korupsi. Maka kami akan menanyakan kepada calon Kapolri mengenai cara peningkatan penanganan korupsi di mabes, polda, dan polres. Kalau jawabannya tidak jelas dan 'mengambang', dengan berat hati Fraksi PPP mungkin belum memberikan persetujuan," kata Ahmad Yani. Ia mengatakan, pihaknya tentu menggunakan proses uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR sebagai alat untuk menilai dan mempertimbangkan kelayakan calon tunggal Kapolri Komjen Pol Sutarman sebagai pimpinan Kepolisian RI yang baru. "Dalam forum ini kan, kesempatan kami mempertimbangkan untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap calon Kapolri. Ini tergantung nanti bagaimana jawaban dari Pak Sutarman," tuturnya. Pada kesempatan itu, Ahmad Yani juga menyoroti masalah lain di Kepolisian yang dinilai cukup rentan, yaitu masalah keamanan. "Masalah lain di Kepolisian yang paling rentan saat ini adalah masalah kemanaan, termasuk polisi sendiri saat ini tidak aman. Misalnya, kejadian penembakan beberapa aparat kepolisian kita belakangan ini," ungkapnya. Dalam hal pengawasan internal, kata dia, pihaknya ingin melihat konsep calon Kapolri Komjen Pol Sutarman dalam memperlakukan dan memberdayakan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri. "Jadi, hal-hal penting seperti inilah yang akan kami tanyakan dalam 'fit and proper test' nanti, yakni korupsi, Divpropam, dan pendidikan kepolisian kedepan bagaimana," ujar anggota Komisi III DPR itu. (*/sun)