Jakarta, (Antara) - Sejumlah LSM yang tergabung dalam Masyarakat Sipil Indonesia mendesak agar pemerintah dan DPR dapat menjelaskan secara lebih terperinci mengenai perlengkapan intelijen yang dibeli Kementerian Pertahanan. Siaran pers Masyarakat Sipil Indonesia yang diterima di Jakarta, Sabtu, menyebutkan, pemerintah dan Komisi I DPR mesti menjelaskan secara detail kepada publik dan media terkait pengadaan dan peruntukkan perlengkapan intelijen yang dibeli dari perusahaan Gamma TSE Ltd. Beragam LSM yang tergabung dalam Masyarakat Sipil Indonesia antara Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Indonesia for Global Justice (IGJ), Imparsial, dan LBH Pers. LSM juga mendesak agar DPR RI membentuk tim pengawas berlapis atas penggunaan dari peralatan yang dibeli dari Gamma TSE Ltd, serta publik juga harus dilibatkan dan didengar masukannya. Hal tersebut karena Masyarakat Sipil Indonesia mengkalim mendapat informasi yang mengejutkan bahwa teknologi tersebut sering disalahgunakan untuk mengawasi kebebasan sipil politik. Selain itu, teknologi tersebut juga dinilai menargetkan kelompok yang memiliki pandangan berseberangan dengan pemerintah dan masyarakat luas. Untuk itu, LSM juga mendesak agar pemerintah harus memastikan dan menyediakan ruang atau mekanisme komplain bagi setiap kerugian dan potensi pelanggaran HAM yang ditimbulkan atas penggunaan tekhnologi tersebut. Pemerintah juga diminta agar segera menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstusi terkait pembuatan regulasi khusus atau Undang-Undang yang mengatur tentang mekanisme penyadapan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek perlindungan dan jaminan hak atas privasi. Sebagaimana diberitakan, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar Meutya Hafid mengatakan, pembelian alat sedap oleh Kementerian Pertahanan jangan sampai dicemaskan berlebihan karena hal itu membantu tugas pencegahan terorisme, korupsi, dan narkoba. "Pembelian alat sadap TNI tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan untuk meredam proses demoktratisasi yang telah berlangsung di Indonesia sejak tahun 1999," kata Meutya Hafid di Jakarta, Jumat (27/9). Menurut dia, modernisasi alat sadap merupakan hal yang patut didukung mengingat tindak terorisme, korupsi, dan narkotika menjadi ancaman dalam negeri yang paling dominan. Namun, ia juga mengemukakan perlunya dilakukan pengawasan terhadap penggunaan alat-alat tersebut. Sebagaimana diketahui, Kementerian Pertahanan secara terbuka mengakui Indonesia akan membeli perangkat alat sadap buatan pabrikan peralatan mata-mata asal Inggris, Gamma TSE Ltd. Pembelian beragam alat sedap senilai 4 juta Euro tersebut direncanakan akan digunakan untuk tingkatan intelijen strategis. (*/sun)