Damaskus, (Antara/AFP) - Ketua parlemen Suriah pada Rabu mendesak Prancis tidak terburu-buru bertindak terhadap negaranya, karena anggota parlemen Prancis akan bersidang memutuskan apakah akan melakukan serangan menghukum terhadap pemerintah Damaskus. Parlemen Prancis, menurut rencana, bersidang sejak pukul 14.00 GMT (21.00 WIB) setelah janji Presiden Francois Hollande "menghukum" Damaskus karena serangan gas beracun pada 21 Agustus, yang Barat tuduh dilakukan pemerintah itu, tapi tidak akan memutuskan mengenai masalah itu pada Rabu. Para anggota parlemen Suriah bersumpah akan mempertahankan kebenaran "Kami meminta Anda tidak tergesa-gesa melakukan kejahatan kejam dan tidak berperikemanusiaan, karena Anda harus mengatur republik Prancis menjauhi jalan perang dan mendorong diplomasi," kata Jihad Lahham dalam pernyataan disiarkan kantor berita pemerintah SANA. "Sebelum mengumumkan perang akan lebih masuk akal untuk menunggu sebentar?" kata Lahham dalam pernyataan yang ditujukan kepada majelis rendah Dewan Nasional Nasional dan majelis tinggi Senat. "Kendati tragedi melanda Irak sebelumnya, beberapa negara mencari perang lain untuk menghancurkan Suriah sekuler, yang menimbulkan konflik di kawasan itu dan akan meningkatkan penderitaan manusia sekarang," katanya. Para ahli PBB yang mengunjungi lokasi-lokasi di mana serangan gas beracun terjadi di daerah pinggiran Damaskus 21 Agustus. Mereka meninggalkan negara itu Sabtu dengan membawa sejumlah sampel, yang kini sedang dianalisa. Lahham menegaskan kembali bahwa Suriah bekerja sama dengan PBB mengenai serangan itu, yang Washington katakan menewaskan lebih dari 1.400 orang. Sejak konflik itu meletus Maret 2011 dengan satu pemberontakan terhadap pemerintah Presiden Bashar al Assad, lebih dari 110.000 orang tewas, termasuk lebih dari 40.000 warga sipil, kata kelompok pemantau Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia. (*/jno)