Phnom Penh, (Antara) - Ketua Centrist Asia Pasific Democrats International (CAPDI) M Jusuf Kalla berada di Phnom Penh, Kamboja, Sabtu, atas undangan pemerintah tersebut sebagai pemantau pemilihan umum yang akan berlangsung Minggu (28/7). Jusuf Kalla akan berada di Kamboja selama dua hari. Ikut dalam rombongan Jusuf Kalla antara lain mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin serta Yasril Ananta Baharudin. Jusuf Kalla diundang oleh pemerintah Kamboja, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Centrist Asia Pasific Democrats International (CAPDI). CAPDI sebelumnya bernama Centrist Demokrats International (CDI) merupakan organisasi yang beranggotakan partai politik Asia Pasific. Namun dalam perkembangannya CAPDI menjadi besar keanggotaannya tidak hanya terbatas dari Parpol tetapi juga para tokoh masyarakat, akademisi, maupun mantan petinggi negara. Sebanyak delapan partai politik ikut dalam pemilu Kamboja kali ini untuk memperebutkan 123 kursi di parlemen. Di antara partai itu terdapat dua partai utama, yakni Partai Rakyat Kamboja (CPP) dan Partai Penyelamatan Nasional (CNRP). Partai Rakyat Kamboja (CPP) dipimpin oleh Perdana Menteri hun Sen dan kubu oposisi (CNRP) di pimpin oleh Sam Rainsy. Sam Rainsy baru saja kembali ke Kamboja, setelah sebelumnya selama empat tahun tinggal di pengasingan, Perancis untuk menghindari hukuman penjara 11 tahun atas tuduhan disinformasi dan perusakan properti publik. Rainsy kembali ke Kamboja, setelah Raja Norodom Sihamoni memberikan pengampunan padanya atas permintaan Hun Sen. Namun meski sudah bisa pulang ke Kamboja, Rainsy tidak bisa maju sebagai calon. Sementara Enam partai lainnya adalah Partai Funcinpec royalis yang dipimpin oleh Putri Norodom, Arun Rasmey, kemudian Liga untuk Demokrasi, Partai Kebangsaan Kamboja, Partai Republik Demokrat, Partai Anti-Kemiskinan Khmer, dan Partai Pembangunan Ekonomi Khmer. Pemilu Kamboja akan diikuti sekitar 9.6 juta pemilih akan memberikan suara mereka di 19 ribu TPS. Sekitar 40 ribu pengamat nasional dan 291 pemantau internasional juga telah terdaftar ke komisi pemilihan umum Kamboja (NEC). (*/jno)