Bangkok, (Antara/AFP) - Kelompok gerilyawan di Thailand selatan yang berpenduduk mayoritas Muslim Selasa menyerukan tentara kembali ke pangkalan-pangkalan mereka selama Ramadan sebagai imbalan gencatan senjata selama bulan suci itu, satu syarat yang ditolak pemerintah kerajaan itu. Lebih dari 5.500 orang tewas dalam hampir 10 tahun pemberontak di Thailand selatan tetapi optimisme bagi perdamaian muncul baru-baru ini setelah perundingan antara pihak berwenang dan sejumlah kelompok gerilyawan termasuk Barisan Revolusi Nasional (BRN). Serangan-serangan yang hampir terjadi setiap hari terhadap pasukan keamanan dan warga sipil terus berlangsung kendatipun perundingan-perundingan itu. Syarat-syarat bagi satu gencatan senjata Ramadan, satu terobosan babak terbaru dari perundingan-perundingan 14 Juni, seorang juru bicara BRN mengatakan kelompok itu akan "menghentikan" operasi-operasinya jika Thailand memenuhi tuntutan-tuntutannya termasuk penarikan tentara dari desa-desa ke pangkalan-pangkalan mereka. Tentara Thailand harus meninggalkan "desa-desa dan pulang ke kamp-kamp mereka," kata Hassan Taib dari BRN dalam satu rekaman video yang disiarkan jejaring sosial YouTube, juga menyerukan penghentian "serangan-serangan, pemblokiran jalan-jalan atau penangkapan-penangkapan" di provinsi-provinsi Yala , Narathiwat dan Pattani yang terletak di perbatasan Malaysia. Thailand harus mengumumkan tanggapan resminya terhadap tuntutan-tuntutan itu pada 3 Juli, katanya. "Dari pihak kami, BRN tidak hanya mengurangi tetapi menghentikan aksi. Ini untuk menghormati para warga Muslim selama Ramadan," tambah Taib. Ramadan dimulai sekitar pekan pertama Juli. Tuntutan-tuntutan itu ditolak oleh Wakil Perdana Menteri Thailand Chalerm Yubamrung yang mengatakan pemerintah "sama sekali tidak" akan menarik pasukan pulang ke pangkalan-pangkalan mereka. "Adalah hak pemerintah untuk tidak menyetujui tuntutan-tuntutan itu," kata Chalerm yang memantau tanggapan Bangkok atas aksi kekerasan di wilayah selatan, meragukan kemampuan BRN untuk menghentikan aksi kekerasan. "BRN tidak dapat menguasai warga mereka," tambahnya. "Saya tidak yakin aksi kekerasan akan menurun--- kita harus melakukan tindakan-tindakan keamanan kita sendiri." Ketua Dewan Keamanan Nasional Thailand dan perundingan perdamaian Paradorn Pattanatabut mengatakan akan menunggu tuntutan-tuntutan BRN disampaikan secara resmi melalui fasilitas perundingan Malaysia sebelum melakukan satu keputusan. Tetapi ia mengatakan Thailand harus menanggapi tuntutan-tuntutan para warga selatan dan "tidak pada satu kelompok khusus." Perundingan-perundingan dimulai Maret dengan BRN, yang bertanggung jawab bagi sebagian besar aksi kekerasan yang menewaskan lebih banyak warga sipil ketimbang tentara. Sejak itu, kelompok itu membuat sejumlah tuntutan publik termasuk pemisahan diri dari kerajaan Thailand, yang menganeksasi wilayah selatan itu lebih dari satu abad lalu. Para perunding Thailand mengajukan gagasan mewujudkan beberapa bentuk pemerintah yang dipilih penduduk lokal di wilayah itu, tetapi otonomi penuh bagi selatan tetap dilarang karena konstitusi menegaskan bahwa kerajaan yang berpenduduk mayoritas Buddha itu tidak boleh dipecah. (*/jno)