Kerry Desak Turki-Israel Agar Normalisasi Hubungan
Minggu, 7 April 2013 21:25 WIB
Istanbul, (Antara/Xinhua-OANA) - Menteri Luar Negeri AS John Kerry, yang sedang berkunjung, Ahad, di Istanbul, Turki, mendesak para pemimpin negeri itu agar secepatnya memulihkan hubungan diplomatik penuh dengan Israel.
Kerry mengatakan Washington memandang kedua negara tersebut sebagai jangkar kestabilan di Timur Tengah. Diplomat senior AS itu mengeluarkan pernyataan tersebut dalam taklimat tak lama setelah pembicaraannya dengan Menteri Luar Negeri Turki Ahmet Davutoglu di Kota Pantai Istanbul, persinggahan pertama perjalan ketiganya ke Timur Tengan dalam satu bulan.
Kerry menyeru kedua negara itu, keduanya sekutu penting AS, agar mengirim kembali duta besar mereka sesegera mungkin. Ia menambahkan kerja sama Turki-Israel akan membantu menanggulangi tantangan yang dihadapi wilayah tersebut.
John Kerry kembali ke Timur Tengah pada Sabtu, dalam upaya baru untuk menghidupkan kembali pembicaraan perdamaian Palestina-Israel, yang lama macet.
"Kami ingin melihat hubungan itu, yang penting buat wilayah Timur Tengah, bagi proses perdamaian Palestina-Israel," kata Kerry dalam taklimat itu sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad malam.
Ia menambahkan Turki dapat menjadi penyumbang utama bagi pembangunan masa depan Tepi Barat Sungai Jordan dan Jalur Gaza.
Presiden AS Barack Obama menengahi perujukan antara Turki dan Israel selama perjalanannya ke wilayah tersebut pada Maret. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan permintaan ma'af kepada Turki setelah kunjungan Obama atas serangan 2010 terhadap armada kapal bantuan tujuan Jalur Gaza.
Serangan itu, yang menewaskan delapan warganegara Turki dan satu orang Turki-Amerika, secara serius membuat tegang hubungan antara kedua sekutu erat regional bagi Amerika Serikat tersebut.
Mengenai masalah itu, Davutoglu mengatakan ganti rugi bagi korban tewas armada bantuan tersebut dan pencabutan embargo terhadap Jalur Gaza adalah tuntutan Turki kepada Israel dalam tahap berikutnya.
"Semua korban dalam peristiwa ini harus diberi ganti rugi ... Satu pelanggaran dilakukan dan itu harus dimintai pertanggung-jawaban," kata Davutoglu, yang menetapkan persyaratan bagi normalisasi hubungan dengan Israel.
Menteri Luar Negeri Turki itu juga mendesak peningkatan standard hidup rakyat di Jalur Gaza. "Turki ingin melihat penyelesaian dua-negara antara Israel dan Palestina berdasarkan batas sebelum 1967, yang akan bertujuan menegakkan tatanan damai di Timur Tengah."
Ketika berbicara mengenai program nuklir Iran, Kerry mengatakan "masyarakat internasional" akan terus berbicara dengan Iran guna menyelesaikan masalah selama satu dasawarsa tersebut tapi menekankan proses itu tak bisa berlangsung selamanya.
"Diplomasi adalah tugas yang menyakitkan ...," katanya. Ia merujuk kepada pembicaraan antara Iran dan negara besar dunia di Almaty, Kazakhstan, yang berakhir pada Sabtu, setelah gagal menembus kebuntuan.
Mengenai masalah Suriah, Kerry dan Davutoglu menyampaikan kembali pendirian mereka bahwa Presiden Suriah Bashar al-Assad harus pergi. Mereka juga sependapat bahwa babak baru pertemuan "Teman-teman Suriah" mesti diselenggarakan sesegera mungkin.
Pada Ahad malam waktu setempat, Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan dijadwalkan bertemu dengan Kerry di Istanbul.
Diplomat senior AS itu juga dijadwalkan mengunjungi Israel, Inggris, Korea Selatan, China dan Jepang, tempat pembicaraan akan dipusatkan pada program nuklir Korea Utara. (*/wij)
Pewarta : 34
Editor :
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Zigo Rolanda desak perbaikan, Dermaga Muaro Padang masuk proses tender Rp10 Miliar
25 August 2025 14:26 WIB
Pemkab Padang Pariaman desak PDAM bertransformasi tingkatkan pelayanan dan PAD
21 June 2025 15:05 WIB
Terpopuler - Berita
Lihat Juga
Komitmen BNI dukung Sumbar menuju destinasi wisata dunia, kucurkan Rp2,2 miliar
08 February 2018 12:50 WIB, 2018
BNI hadir sebagai penyalur program Indonesia pintar di Dharmasraya dan Solok
07 February 2018 20:36 WIB, 2018
59 nagari di Sijunjung Berkomitmen capai 100 persen ODF hingga 2019
06 February 2018 20:39 WIB, 2018