Padang, (Antara) - Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Nasional Penanggulangan Bencana menilai daerah rawan bencana tsunami yang telah membangun tempat pengungsian sementara perlu dilatih manajemen "shelter", sehingga pemanfaatannya sesuai harapan. "Nanti daerah akan dilatih manajemen 'shelter' supaya fungsinya sesuai yang diinginkan," kata Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BNPB Wisnu Widjaja di Padang, Kamis. Menurut dia, apabila manajemen shelter tidak berjalan sebagaimana mestinya, tentu bangunan yang dibuat tak berfungsi ketika terjadi bencana tsunami, makanya penting peningkatan kapasitas masyarakat supaya jelas pihak-pihak yang bertanggung jawab dan bertindak saat terjadi ancaman tsunami. Jangan ketika ancaman bencana dan masyarakat sudah menuju tempat evakuasi sementara tersebut, tapi tak jelas yang beri tugas atau bagaimana sistem komandonya. Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan agar masyarakat yang bermukim di kawasan zona rawan tsunami supaya menjadikan guncangan gempa sebagai peringatan awal, baru selanjutnya mencari informasi kebenaran berpotensi atau tidak. Jadi, tak mesti masyarakat selalu menunggu ada informasi kepastian berpotensi atau tidaknya dari pemerintah baru melakukan evakuasi dari ancaman bencana, maka kalau sudah merasakan guncangan kuat sebaiknya menyelamatkan diri ke shelter. "Jika guncangan gempa cukup kuat selematkan diri dulu. Tapi, jangan pula ada yang saling menyalahkan apabila peringatan yang dikeluarkan tidak terbukti terjadi tsunami," katanya. Jika kesalahannya terjadi pada sistem merupakan suatu yang wajar saja, karena di negara-negara dengan kemampuan teknologi lebih canggih masih erornya. Wisnu juga berpandangan ke depan sudah saat ini dipikirkan dalam pengembangan industrialisasi perlengkapan kebencanaan agar tidak tergantung terus kepada negara asing. Jika tak ada pemikiran ke arah itu, tentu akan selama dijadikan bagi negara-negara sebagai pasar untuk produk-produk yang berkaitan dengan peralatan dan perlengkapan kebencanaan. Sekdaprov Sumbar Ali Asmar menambahkan pelatihan bidang manajemen shelter sangat diharapkan sehingga bertambah pengetahuan masyarakat nantinya dalam menghadapi kesiapsiagaan bencana tsunami. Kendati selama ini telah ada upaya sosialisasi bagi daerah soal evakuasi dari ancaman tsunami, tapi masih untuk penyelematan jalur evakuasi horizontal. Sedangkan mengenai bagaimana manajemen shelter belum maksimal dalam bentuk simulasi ke masyarakat, maka rencana BNPB disambut baik dalam pemantapan mitigasi bencana daerah. "Jika manajemen shelter tak berfungsi, bagaimana jadinya masyarakat sampai di shelter kenyataan ditemukan dalam keadaan tertutup dan terkunci. Bila ini terjadi tentu tak berfungsi sesuai yang diinginkan," katanya. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan berkaca pada pengalaman gempa dan tsunami Aceh 2004, gempa Nias 2005, gempa Jogyakarta Mei 2006, gempa Bengkulu 2007, gempa Padang 30 September 2009, merupakan pelajaran berharga dalam kesiapsiagaan, kerjasama, koordinasi termasuk dalam upaya menolong dan menyelamatkan korban. Sebab, bencana menjadi urusan semua orang maka yang terbaik dilakukan kerja sama baik lintas sektoral maupun lintas negara. Justru itu, kegiatana Final Planning Conference (FPC) Of Interniational Table Top Exercise (TTX) Mentawai Megathrust Direx, memberi arti penting bagi Sumbar dalam memantapkan mitigasi bencana. Selain itu, menurut dia Sumbar berulangkali menghadapi bencana gempa bumi, tsunami di Mentawai 2010, banjir bandang tentu pengalaman yang ada dapat berbagi dengan delegasi berbagai negara peserta konferensi. (*/sun)