Perkuat pengawasan internal, Bupati Dharmasraya tunjuk jaksa jabat inspektur daerah

Pulau Punjung (ANTARA) - Bupati Dharmasraya, Sumatera Barat, Annisa Suci Ramadhani menunjuk Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi untuk menjabat Inspektur Daerah sebagai komitmen menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik.

Annisa Suci Ramadhani, di Pulau Punjung, Selasa, mengatakan penunjukan pejabat dari korps Adhyaksa itu merupakan terobosan untuk memperkuat pengawasan pemerintahan.

“Alhamdulillah pada hari ini kita telah bersama Pak Ramadhani, beliau adalah Jaksa di Kejaksaan Tinggi, dan untuk pertama kali seorang Jaksa akan memimpin inspektorat Kabupaten Dharmasraya ,” katanya.

Menurut dia langkah itu bertujuan meminimalkan kekeliruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memastikan perbaikan tata kelola keuangan daerah.

Menurut dia dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi sekaligus audit internal dipimpin oleh seseorang yang memahami hukum, tentu akan membuat anggaran dapat digunakan dengan sebaik baiknya untuk kepentingan masyarakat.

Latar belakang hukum dan pengalaman pengawasan Ramadhani dinilai Annisa dapat mengoptimalkan fungsi inspektorat dengan baik, lanjut dia.

“Kehadiran Pak Ramadhani bukan untuk menakuti-nakuti, tapi untuk meminimalisir kekeliruan potensi pelanggaran hukum penyelenggaraan pemerintahan. Tujuannya adalah untuk pencegahan, karena kita butuh orang yang paham dan mengerti hukum,” jelas Annisa.

Ia menegaskan Dharmasraya tetap memiliki SDM kompeten, namun Inspektorat berfungsi sebagai pengawas internal pemerintah kabupaten yang berfungsi sebagai alarm pertama apabila terdapat hal hal yang tidak sesuai aturan, sekaligus menjadi wadah untuk mengevaluasi dan konsultasi berbagai persoalan hukum terkait administrasi pemerintahan.

Ia mengatakan kehadiran pejabat dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat akan memberikan perspektif berbeda, dan akan mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

“Jadi kita bisa melakukan perencanaan anggaran dengan lebih baik dan audit internal bisa benar benar berjalan untuk memastikan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dengan begitu anggaran akan dipergunakan dengan maksimal untuk kepentingan masyarakat," tambah dia.