Jakarta, (Antara) - Kementerian BUMN diminta melakukan analisis dalam menetapkan besaran dividen (pay out ratio/PoR) BUMN, agar lebih efektif dan memberikan hasil maksimal kepada negara, sekaligus dapat mengembangkan bisnis perusahaan yang bersangkutan. "Analisis mendalam penetapan dividen agar dapat dicari titik optimum seberapa besar kemampuan menyetor dividen BUMN, dan seberapa besar kebutuhan BUMN untuk mengembangkan bisnis," kata Pengamat BUMN Said Didu kepada Antara, usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Anggaran DPR di Gedung MPR/DPR-RI, Jakarta, Kamis. Menurut Said, sesungguhnya pemerintah tidak memiliki rumusan baku berapa persen POR yang ideal dan bisa berlaku umum bagi BUMN. Untuk itu, ujar Said, perlu dilakukan pengelompokan BUMN dalam tujuh bagian, yaitu pertama BUMN dengan pengembangan tingkat eksternal tinggi (PET). Untuk kategori ini sebaiknya dividen rendah, seperti perkebunan, pertanian, logistik, jaminan sosial, yang dampaknya terhadap ekonomi masyarakat sangat tinggi. Kedua, BUMN pengembangan eksternal rendah (PER), dividen yang ditarik pemerintah normal saja, seperti perusahaan pertambangan dan energi, karena harus memiliki kemampuan bersaing dengan perusahaan swasta sejenis. Ketiga, BUMN dengan pengembangan persaingan tinggi (PPT), dividen normal, seperti perbankan, asuransi, industri telekomunikasi. Ke empat, BUMN dengan pengembangan persaingan rendah (PPR), dividen yang ditarik rendah, seperti pegadaian. Ke lima dikatakan Perekayasa Madya pada BPPT ini, kelompok BUMN dengan peningkatan daya saing dan kemandirian (PDSK) seperti yang bergerak pada infrastruktur kepelabuhan, bandara, jalan tol. "BUMN seperti ini dividennya ditarik harus rendah, karena perusahaan tersebut dapat menaikkan daya saing ekonomi nasiona. (*/sun)