Muaro (antara sumbar) - Pemerintah Kabupaten Sijunjung melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan menyosialisasikan pengarusutamaan gender bagi anggota Kelompok Kerja (Pokja) dan anggota Focial Point kabupaten itu.

Kegiatan itu, guna mencapai kesejahtaraan dan keadilan gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan sektor, di Gedung Pancasila Muaro, Senin.

Kegiatan yang dibuka oleh staf Ahli Drs. Syahrial, M.M, turut dihadiri oleh Kepala OPD, Narasumber Bappeda Provinsi Sumbar dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumbar serta Anggota Pokja dan anggota focial poin.

Eri Suherman, membacakan laporan panitia pelaksana, bahwa tujuan kegiatan ini untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia, menjamin keadilan dalam pembangunan, dan meningkatkan kinerja pembangunan.

Dengan peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Sosial PP dan PA  dan peraturan Bupati Nomor 68 tahun2016 tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2017.

Syahril dalam sambutannya mengatakan maju mundur daerah saat ini tergantung kepada berapa banyak peran serta perempuan  baik di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif.

Namun itu sendiri tergantung perempuan-perempuan yang ada sekarang ini mau tidak mengambil bagian dalam pembangunan, yang penting mempunyai kapasitas dan disesuaikan dengan bidang yang bisa dilakukan perempuan itu.

Secara pemerintah dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung tahun 2016-2017 kegiatan pengarusutamaan gender (PUG) sudah tertampung dalam Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun di OPD lain.

Maka malaluin sosialisasi ini bisa menyatukan persepsi tentang konsep pengarusutamaan gender, sehingga secara kabupaten dan provinsi sudah melakukan mulai dari sistem perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi baik program maupun kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tambahnya.***