Dubai, (ANTARA/Reuters) - Iran menyambut baik pidato kenegaraan Presiden Suriah Bashar al-Assad yang menawarkan proses politik menyeluruh guna mengakhiri konflik di negaranya. Pidato Bashar yang disiarkan melalui televisi pada Minggu dipandang sebagai rencana damai baru tetapi presiden Suriah itu tidak menawarkan kelonggaran dan menolak prospek negosiasi dengan kelompok oposisi di Suriah, yang disebutnya sebagai pernyataan perang. Iran secara gigih telah mendukung pemerintahan Bashar sejak pergolakan di negara itu dimulai dua tahun lalu dan menganggap pemimpin Suriah itu sebagai sekutu penting dalam menentang Israel. Iran menyebut kelompok oposisi suriah sebagai "teroris" yang didukung oleh negara-negara Barat dan Arab. "Rencana tersebut menolak kekerasan dan terorisme serta segala bentuk intervensi asing di serta menegaskan pentingnya masa depan bagi negara itu ... melalui proses politik yang menyeluruh," kata Menteri Luar Negeri Iran Ali Akbar Salehi dalam pernyataan yang dipublikasikan kantor berita IRNA. Salehi juga mendesak agar dunia dan kelompok kekuatan regional mendukung upaya Bashar tersebut melalui sebuah "Solusi Suriah". Iran telah berupaya untuk mendapat dukungan internasional atas enam poin tawaran mereka untuk mengakhiri konflik yang menurut PBB telah memakan korban lebih dari 60 ribu jiwa itu. Rencana Iran itu meminta agar kekerasan segera diakhiri dan dilaksanakannya sebuah negosiasi seluruh pihak untuk membentuk pemeirntah transisional, tetapi tidak meminta Bashar untuk turun dari jabatannya. Negara-negara Barat dan kelompok oposisi Suriah menilai Teheran dengan penuh kecurigaan, sekaligus mengatakan negara yang tengah disoroti dunia internasional karena program nuklirnya itu menyediakan dukungan keuangan dan militer bagi pemerintah Suriah. Bashar mendapat sambutan meriah dari kerumunan orang yang memadati sebuah pusat kebudayaan di Damaskus ketika menyampaikan rencana yang ditujukan untuk menyelesaikan konflik selama 21 bulan. Langkah pertama, kata Bashar, adalah kekuatan asing harus menghentikan dukungan bagi para pemberontak bersenjata yang berniat menggulingkannya. "Setelah itu operasi-operasi militer yang kami gelar akan dihentikan," katanya. Tanpa merinci, Dia juga menambahkan bahwa sebuah mekanisme akan dibuat agar gencatan senjata bisa dipantau. Pemerintah kemudian akan mengadakan konferensi dialog nasional dengan para penentang "di dalam dan di luar Suriah" yang tidak menerima perintah dari luar negeri. "Kami akan menjalankan dialog dengan para pengambil keputusan, bukan dengan para budak (pihak-pihak asing)," kata Bashar. Konferensi dialog nasional tersebut akan menyusun rancangan sebuah piagam, yang kemudian akan ditentukan pengesahannya melalui pemungutan suara. Pemilihan parlemen dan pembentukan sebuah pemerintahan baru selanjutnya akan dilakukan, katanya. (*/sun)