Jakarta, (Antara) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan pemerintah Sudan ingin belajar dari pemerintah RI melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal pemberantasan "illegal fishing" (pencurian ikan). Menteri Susi mengemukakan hal tersebut dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kelautan di 34 Provinsi yang digelar di Gedung Mina Bahari III, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Selasa. Menurut Susi, tidak hanya negara seperti Sudan, tetapi sejumlah negara lainnya di kawasan Afrika juga diklaim telah mengemukakan ketertarikannya untuk bekerja sama terkait dengan cara untuk melakukan pemberantasan tindak pidana pencurian ikan. KKP yang diwakili Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja bersama-sama dengan Menteri Negara Kementerian Luar Negeri Republik Sudan Obiedalla Mohamed Obiedalla Hamdan telah menandatangani MoU antarkedua negara di Ruang Pancasila, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta, Senin (16/2). MoU atau Nota Kesepahaman itu terkait hal konsultasi bilateral di bidang perikanan dan komunike bersama terkait pemberantasan Illegal, Unregulated, Unreported (IUU) Fishing. Menurut Sjarief Widjaja, di Sudan ternyata juga sangat marak akan tindakan pidana pencurian ikan di kawasan perairan negara tersebut. "Jadi mereka berkonsultasi dengan kita bagaimana cara memberantas pencurian ikan, begitu juga sebaliknya," kata Sekjen KKP. Sebelumnya, Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara menangkap enam kapal nelayan ikan asing yang melakukan pencurian ikan di perairan Selat Malaka. Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut Zonny Waldi di Medan, Selasa (10/2), enam kapal nelayan asing yang ditangkap di perairan Selat Malaka tersebut memiliki bendera Malasyia, Thailand, dan Vietnam. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan bahwa peran strategis Republik Indonesia sebagai salah satu negara produsen perikanan terbesar di dunia terancam aksi pencurian ikan yang terjadi di kawasan perairan RI. "Peran strategis laut Indonesia sebagai pemasok produk perikanan terbesar dunia makin terancam akibat maraknya praktik illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing," kata Susi Pudjiastuti saat memberikan sambutan seminar publik berskala internasional di Bali, Selasa (2/2) malam. Menurut dia, banyaknya praktik penangkapan ikan ilegal dan merusak itu telah menyebabkan berkurangnya jumlah populasi ikan di wilayah perairan RI. Hal tersebut, lanjut dia, berdampak pada menurunnya jumlah ikan hasil tangkapan nelayan dan daerah penangkapan yang makin meluas ke laut lepas. Akibat sulitnya mendapatkan ikan, banyak nelayan tradisional yang beralih menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, seperti pukat dan cantrang. (*/sun)