PBB, (Antara/Reuters) - Dewan Keamanan PBB, Kamis mendukung rencana-rencana Republik Demokratik Kongo (DRC) dan pasukan pemelihara perdamaian PBB memulai operasi militer untuk "melumpuhkan" satu kelompok pemberontak Rwanda di provinsi-provinsi timur negara itu. Pasukan pemelihara perdamaian PBB (MONUSCO) telah mulai mempersiapkan operasi-operasi menjelang satu serangan untuk melumpuhkan pemberontak Pasukan Demokratik bagi Pembebasan Rwanda (FDLR), yang berada selama bertahun-tahun dalam konflik di wilayah Danau Raya Afrika Tengah. FDLR, yang termasuk mantan tentara dan milisi Hutu yang terlibat dalam genosida di Rwanda tahu 1994, tidak memenuhi batas waktu 2 Januari untuk melucuti senjata-senjata dan menyerah. "FDLR tidak hanya gagal menyerah tanpa syarat dan penuh dan demobilisasi, tetapi juga tetap merekrut para petempur baru mereka," kata Dewan Keamanan beranggotakan 15 negara dalam satu pernyataan. "Dewan Keamanan juga mengulangi kembali bahwa pelumpuhan FDLR adalah satu prioritas penting dalam mewujudkan stabilitas dan meindungi para warga sipil DRC dan wilayah Danau Raya. PBB juga menyeru Presiden DRC Josep Kabila untuk segera mengesahkan dan melaksanakan satu rencana gabungan Kongo dan MONUSCO "untuk melumpuhkan FDLR dengan segera melakukan operasi-operasi." Dewan itu mengatakan pihaknya siap mempertimbangkan sanksi-sanksi yang ditargetkan terhadap individu-individu atau kelompok-kelompok yang mendukung FDLR. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Samantha Power dalam satu pernyataan mengatakan bahwa PBB, Kongo dan pemerintah-pemerintah kawasan itu "kini harus memegang kuat komitmen mereka untuk segera melakukan tindakan melucuti senjata FDLR seluruhnya." "Dua puluh tahun setelah genosida di Rwanda, seharusnya tidak ada lagi prasyarat-prasyarat atau penundaan dalam melumpuhkan FDLR yang melakukan tindakan yang kejam dan tanpa hukuman diakhiri," katanya. Para pejabat PBB mengatakan dukungan aktif angkatan bersenjata Kongo adalah penting bagi keberhasilan melumpuhkan sekitar 1.500 petempur FDLR yang beroperasi di wilayah Kongo timur. Mereka juga mengatakan dukungan Kabila bagi MONUSCO sejauh ini tidak kuat, sementara tentara Kongo yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia, termasuk perkosaan massal di Minova tahun 2012 di mana para perwira senior tidak ditindak. Kabila mengemukakan kepada Sekjen PBB Ban Ki-moon bahwa militernya siap membantu pasukan perdamaian PBB memerangi FDLR. Seorang pejabat senior PBB mengatakan operasi itu akan melibatkan satu kesatuan khusus dalam MONUSCO yang dikenal dengan nama brigade intervensi yang memiliki mandat menumpas dan melumpuhkan kelompok-kelompok bersenjata, bersama dengan dengan pasukan perdamaian MONUSCO. (*/sun)