Tokyo, (Antara/AFP) - Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Presiden Tiongkok Xi Jinping akan mengadakan pertemuan puncak pertama mereka pekan depan, kata satu laporan Jumat, setelah memimpin dua tahun permusuhan antara dua ekonomi terbesar Asia itu. Negara-negara itu telah "sepakat untuk mengatur pertemuan puncak pekan depan" di Beijing di sela-sela Forum KTT Kerja sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), kata penyiar nasional Jepang NHK. Tokyo telah lama mendesak untuk pertemuan tersebut, namun Beijing telah menolak, dengan kedua belah pihak terkunci dalam sengketa teritorial dan masih berselisih atas masalah berkaitan sejarah Perang Dunia II. Sebagai syarat untuk bertemu, Tiongkok, yang telah mencap Abe sebagai revisionis berbahaya, dilaporkan telah menuntut bahwa ia bersumpah untuk tidak mengulangi kunjungan ke sebuah kuil di Tokyo yang menghormati tentara yang gugur, termasuk sejumlah penjahat perang. Beijing juga telah menyerukan Jepang untuk mengakui sengketa Pulau Senkaku yang kini dikendalikan Tokyo, yang disebut Tiongkok Diaoyu, di mana kapal-kapal paramiliter dari kedua belah pihak telah berdebat selama beberapa tahun terakhir. Jepang sampai sekarang menolak seruan-seruan, tetapi sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok Jumat menyarankan ada beberapa akomodasi atas isu pulau sengketa itu, meskipun tampaknya jatuh pendek dari pengakuan eksplisit. "Kedua belah pihak telah mengakui bahwa posisi yang berbeda ada di antara mereka mengenai ketegangan yang telah muncul dalam beberapa tahun terakhir atas Pulau Diaoyu dan beberapa perairan di Laut Tiongkok Timur, "katanya. Mereka "sepakat untuk mencegah situasi dari makin parah melalui dialog dan konsultasi-konsultasi serta membentuk mekanisme manajemen krisis untuk menghindari berbagai kemungkinan." Dalam apa yang tampaknya menjadi acuan untuk kunjungan Abe ke Kuil Yasukuni yang kontroversial, pernyataan mengatakan bahwa: "Dengan semangat menghadapi sejarah yang tepat dan melihat ke depan untuk masa depan, kedua pihak telah mencapai beberapa kesepakatan untuk mengatasi hambatan politik dalam hubungan bilateral." (*/sun)