Berlin, (Antara/AFP) - Kanselir Jerman Angela Merkel, dalam sebuah percakapan telepon dengan Presiden Vladimir Putin Rabu, menekankan "tanggung jawab" Moskow untuk bertindak sebagai pengaruh moderat pada kelompok separatis pro-Rusia di Ukraina. Gencatan senjata yang berlaku di Ukraina timur "harus benar-benar dihormati", menurut pernyataan dari juru bicara pemerintah Jerman yang mengutip Merkel. Merkel disebutkan mengatakan bahwa kedua pemimpin berbagi keprihatinan yang sama atas kekerasan yang terus menerus terjadi di Ukraina. Dia "bersikeras pada tanggung jawab Rusia untuk memberikan pengaruh moderat pada separatis pro-Rusia". Perbatasan Ukraina dan Rusia harus diawasi secara benar, lanjut pernyataan itu, menekankan pentingnya peran yang dimainkan oleh Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE), yang bertugas mengawasi gencatan senjata yang ditandatangani bulan lalu itu. Berlin akan terus mendukung misi baru OSCE di Ukraina timur. Jerman dan Prancis baru-baru ini mengusulkan untuk menyediakan pesawat tanpa pilot bagi misi itu guna memudahkan pengawasan udara untuk meningkatkan pemantauan gencatan senjata. Bentrokan telah berkecamuk selama berhari-hari di beberapa kawasan rentan di seluruh wilayah. Sementara itu otoritas Ukraina dan pemberontak pro-Moskow saling menyalahkan satu sama lain terkait pelanggaran perjanjian dan komitmen mereka untuk tidak menggunakan senjata dan membangun zona penyangga. Kota terbesar Ukraina yang dikuasai pemberontak, Donetsk, diguncang oleh aksi kekerasan Rabu, yang menyebabkan 10 orang tewas, beberapa dari mereka adalah guru dan orang tua yang hadir pada hari pertama sekolah. Ini adalah jumlah korban sipil terbesar sejak gencatan senjata yang rapuh itu dimulai. Amerika Serikat telah mengecam aksi kekerasan sementara Uni Eropa, Selasa, memutuskan untuk mempertahankan sanksi Rusia, guna menjaga tekanan pada Moskow atas kebuntuan terburuk Timur-Barat sejak Perang Dingin. Pada Rabu kelompok pemantau, yang terdiri dari wakil-wakil dari militer Rusia dan Ukraina serta Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa, mulai berpatroli di wilayah yang paling sering terjadi pelanggaran gencatan senjata. (*/jno)