Kyoto, (Antara) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan kehadiran pemimpin Indonesia dalam forum-forum pertemuan Internasional dinilai penting dan strategis untuk kepentingan nasional sekaligus mempertegas posisi penting Indonesia di kawasan maupun global. "Tugas internasional itu penting, boleh saja diletakkan setelah tugas nasional. Namun, yang harus diingat kebijakan luar negeri merupakan kelanjutan dari kebijakan dalam negeri," kata Presiden Yudhoyono dalam keterangan pers di Washington DC Sabtu (27/9) pagi waktu setempat atau Sabtu (27/9) malam waktu Jakarta sebelum bertolak ke Osaka, Jepang. Presiden mengatakan memang tidak semua pertemuan internasional harus dihadiri, mengingat jumlahnya bila tidak diseleksi akan sangat banyak. "Saya sendiri hanya memilih yang wajib, misalkan, tidak mungkin pemimpin Indonesia tidak hadir di KTT ASEAN dan rangkaiannya. Demikian juga tidak mungkin tidak hadir di APEC, karena deklarasi Bogor menjadi roh dari pertemuan itu," ujar Presiden. Ia menambahkan,"demikian juga dengan G20, karena hanya 20 negara dan saat pembentukannya, Indonesia merupakan salah satu negara yang diajak berkonsultasi. Juga tidak mungkin tidak hadir di OKI karena kita negara dengan jumlah penduduk Islam terbesar." Presiden Yudhoyono juga memaparkan tidak mungkin juga tidak hadir dalam beberapa acara PBB dengan tema tertentu yang sesuai dengan kepentingan RI. "Selama ini kami selektif. Namun, nantinya terserah pada Presiden mendatang hanya kalau saya pribadi ada beberapa pertemuan yang tidak mungkin kita tidak datang," tukasnya. Hemat namun efektif Ketika disinggung tentang penghematan anggaran, Presiden mengatakan ia pun melakukan hal yang sama selama ini, namun digarisbawahinya, penghematan yang dilakukan tidak membabi buta dan justru mempersulit operasional. "Kalau mau fair, pemimpin pemerintahan harus efektif dan efisien, bukan dengan penghematan membabi buta, namun tujuan (pemerintahan-red) tidak tercapai. Saya mendukung penuh bila ada langkah penghematan," tegasnya. Ketika ditanya, bila pemerintah mendatang berencana menjual pesawat kepresienan, Kepala Negara mengatakan, pesawat kepresidenan dibuat salah satunya untuk kepentingan pemerintah berikutnya. "Kita pilih yang itu karena di Indonesia bisa mendarat di seluruh wilayah, untuk ASEAN bisa terbang maksimum delapan jam. Bila terjadi selebihnya maka kita menyewa pada Garuda," katanya. Namun demikian, Yudhoyono mempersilahkan pemerintahan selanjutnya untuk memutuskan apakah tetap menggunakan pesawat kepresidenan yang baru atau sewa pada Garuda Indonesia Airlines. "Tapi kalau pemerintah mendatang mau jual untuk tujuan yang baik ya silahkan saja," paparnya. (*/sun)