Padang, (ANTARA) - Ketua DPRD Sumatera Barat Yultekhnil menilai bentuk ancaman terhadap ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi dan informasi semakin kompleks. Perkembangan itu sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman yang semula bersifat konvensional (fisik) berkembang menjadi multidimensional baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri, katanya di Padang, Sabtu. Hal itu disampaikan pada rapat fasilitasi pimpinan daerah se-Sumbar yang dihadiri bupati dan wali kota serta unsur penegak hukum dan elemen lainnya yang berlangsung 6-8 Desember 2012. Menurut dia, kamtibmas merupakan salah satu prasyarat untuk terlaksananya pembangunan daerah dan pergerakan roda perekonomian masyarakat. Tanpa adanya kamtibmas yang terkendali, maka proses pembangunan daerah tidak akan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Ia mengatakan, dalam kehidupan bernegara pertahanan keamanan yang diwujudkan dalam suasana yang tenteram dan tertib merupakan faktor yang sangat hakiki. Jika tidak mampu mempertahankan diri terhadap ancaman, maka suatu negara tidak akan dapat mempertahankan keberadaannya. Pembelaan negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan bangsa merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga. "Oleh karena itu tidak seorang pun warga negara boleh dihindarkan dari kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan oleh undang-undang," katanya. Saat ini, kata dia, berbagai daerah masih menyimpan potensi konflik karena kriminilitas belum ditangani secara optimal. Kriminalitas merupakan ancaman nyata bagi terciptanya masyarakat yang aman, tenteram dan damai, terbukti selama periode 2002-2012 indeks kriminilitas cenderung menunjukkan peningkatan yang signifikan. "Kondisi itu apabila tidak ditangani dengan komprehensif dapat berdampak pada terganggungnya kondisi kamtibmas di daerah," ujarnya. Menurut dia, tingginya ancaman terhadap kamtibmas harus menjadi perhatian bersama. "Dibutuhkan sinegitas dalam penyelesaian masalah-masalah yang akan berpotensi menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat," ujarnya. (*/sir/jno)