Mentawai Revitalisasi Budaya untuk Kembangkan Pariwisata

id Mentawai, Revitalisasi Budaya

Mentawai Revitalisasi Budaya untuk Kembangkan Pariwisata

Ilustrasi. Pakilia Upacara Perkawinan di Kepulauan Mentawai

Mentawai, (AntaraSumbar) - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan merevitalisasi budaya untuk mengembangkan sektor pariwisata di daerah tersebut.

"Revitalisasi budaya tidak hanya berdampak pada perkembangan dunia pariwisata tapi juga mengembalikan nilai-nilai adat yang sudah mulai luntur," kata Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet di Tuapejat, Kamis.

Ia menjelaskan, perkembangan dan kemajuan pariwisata tidak bisa dipisahkan dari keberadaan suatu budaya di daerah manapun, termasuk di Mentawai yang terkenal dengan keunikkan budayanya.

Ia menjelaskan, pariwisata maju merupakan dampak atau bonus dari eksistensi suatu budaya, untuk itu perlu ada budaya yang kuat untuk bisa menjadi salah satu daya tarik dalam pariwisata.

Yudas mengakui, beberapa nilai dan keberadaan budaya di Mentawai sudah mulai luntur, hal itu sebagai akibat dari kemajuan dan budaya luar yang masuk.

"Banyak generasi muda sekarang tidak paham dengan budaya asli Mentawai, ini akibat tidak adanya regenerasi untuk mewarisi budaya tersebut," katanya.

Selain itu katanya, banyak juga generasi muda Mentawai yang tidak mau menyandang atau mengimplementasikan nilai-nilai budayanya karena menilai itu sudah kuno dan tidak baik.

Ia mengatakan, untuk memperkuat dan mempertahankan budaya Mentawai pihaknya fokus untuk bisa mengembalikan keberadaan suatu adat yang mulai hilang.

Ia menambahkan, pihaknya juga mendorong masyarakat untuk bisa mempertahankan kesenian tradisional daerah itu. Baik itu kesenian musik, kerajinan tangan maupun pendirian sanggar-sanggar kesenian.

Ketua Adat Mentawai dari Kampung Muntei, Kecamatan Siberut Selatan, Fernando Sabajou mengatakan, revitalisasi akan memberikan dampak positif terhadap keberadaan adat-adat Mentawai yang beragam.

"Jangan ada lagi pergeseran nilai adat di Mentawai, ini harus menjadi perhatian dari pemerintah untuk bisa mempertahankan jati diri daerah itu," katanya. (*)