Padang, (Antara) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memiliki Beras Cadangan Provinsi (BCP) sebanyak 253 ton yang tersimpan di gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) setempat dan siap untuk digunakan mengatasi rawan pangan pasca bencana.
"Bila ada rawan pangan di daerah, bupati dan wali kota bisa mengajukan permintaan kepada provinsi. Nanti, beras akan disalurkan berdasarkan kebutuhan," kata Kepala Bidang Ketersediaan dan Kelembagaan Pangan, Badan Ketahanan Pangan Sumbar, Ramon di Padang, Rabu.
Ia mengatakan, penyaluran akan dilakukan melalui gudang Bulog terdekat dengan lokasi bencana.
Meski demikian, ia mengatakan, bantuan itu tidak bisa diberikan pada saat tanggap darurat bencana masih berlangsung.
"Saat tanggap darurat bencana, biasanya banyak bantuan yang datang. Namun, setelah tanggap bencana terakhir, ada kemungkinan masyarakat yang masih belum bekerja tidak memiliki dana untuk membeli beras. Saat itulah beras cadangan provinsi ini disalurkan," katanya.
Namun, bukan berarti pada masa tanggap darurat, Badan Ketahanan Pangan tidak dapat memberikan bantuan.
"Kita memiliki anggaran penanggulangan daerah rawan pangan yang bisa digunakan membantu masyarakat terdampak dalam masa tanggap darurat bencana. Akan tetapi jumlahnya terbatas, hanya Rp 40 juta," katanya.
Ia mengatakan, bantuan itu tidak harus dalam bentuk beras, tetapi bisa berupa mie instan, minyak goreng, gula atau kebutuhan lainnya.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian Sumbar, Besli mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan pendataan terkait lahan pertanian yang terdampak bencana longsor dan banjir beberapa hari terakhir.
"Data yang telah masuk, Kabupaten Solok Selatan ada sekitar 600 hektar padi yang puso. Kemudian dari Limapuluh Kota ada sekitar 60 hektar," katanya.
Data untuk delapan kabupaten/kota lain yang terdampak banjir dan longsor pada Minggu dan Senin (7-8/2), menurutnya, masih dalam tahap pengumpulan data.
"Dalam kondisi sekarang, kita juga tidak bisa memaksa kabupaten dan kota untuk segera menyiapkan data terkait lahan terimbas bencana," katanya.
Banjir yang terjadi pada 10 kabupaten dan kota di Sumbar pada Minggu dan Senin (7-8/2) sudah surut. Namun, dampak bencana tersebut masih dirasakan oleh sebagian besar masyarakat terdampak. (*)
Berita Terkait
Pemerintah Kota Solok raih opini WTP delapan kali berturut-turut
Selasa, 7 Mei 2024 20:27 Wib
Pasaman Barat raih WTP delapan kali berturut-turut dari BPK
Selasa, 7 Mei 2024 18:10 Wib
Penampakan tambang minyak ilegal di Batanghari
Selasa, 7 Mei 2024 17:52 Wib
Polri ungkap sindikat penipuan libatkan WNA Nigeria
Selasa, 7 Mei 2024 17:48 Wib
Disbud Sumbar fasilitasi peningkatan kapasitas Bundo Kanduang
Selasa, 7 Mei 2024 16:53 Wib
Pemeriksaan tersangka kasus korupsi sistem proteksi TKI
Selasa, 7 Mei 2024 16:30 Wib
Pemprov Sumbar gelar bursa kerja sediakan 1.500 lowongan
Selasa, 7 Mei 2024 16:23 Wib
Balai kekarantinaan turunkan 50 personel untuk cek kesehatan haji
Selasa, 7 Mei 2024 16:21 Wib