Parik Malintang (ANTARA) - Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah pusat melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) provinsi setempat senilai Rp133 miliar guna mengatasi jaringan air bersih di daerah itu yang rusak akibat bencana.
"Bantuan ini sangat berarti bagi kami, terutama dalam masa transisi pascabencana,” kata Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis di Parik Malintang, Selasa.
Ia mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari total Rp277 miliar anggaran yang diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman melalui perusahaan daerah air minum setempat kepada pemerintah pusat untuk mengatasi jaringan perusahaan daerah itu yang rusak akibat bencana yang terjadi pada akhir November lalu.
Menurutnya anggaran Rp133 miliar tersebut merupakan anggaran tanggap darurat yang difokuskan untuk menyelesaikan permasalahan mendesak terkait layanan air bersih bagi masyarakat.
"Anggaran Rp133 miliar ini bukanlah angka yang kecil bagi Kabupaten Padang Pariaman," katanya.
Sedangkan sisa anggaran sekitar Rp143 miliar lagi direncanakan sebagai anggaran permanen untuk penguatan infrastruktur jangka panjang.
"Anggaran tersebut diharapkan dapat ditandatangani dan direalisasikan pada akhir tahun 2026 atau 2027," ujarnya.
Ia menambahkan Pemkab Padang Pariaman berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik serta mempercepat pemulihan daerah.
Terpisah, Kepala BPBPK Sumbar Maria Doeni Isa mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum RI guna memastikan pemulihan layanan dasar masyarakat pascabencana dapat berjalan cepat dan tepat sasaran.
Ia menyampaikan Padang Pariaman menjadi salah satu daerah prioritas penanganan karena terdampak bencana khususnya pada sektor infrastruktur air minum dan permukiman.
“Bantuan yang kami salurkan ini merupakan respon atas kebutuhan mendesak masyarakat pascabencana, terutama terkait ketersediaan air bersih," kata dia.
