Kota Padang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Dinas Pangan, Dinas Perdagangan dan instansi terkait memeriksa rantai distribusi pangan dan stok harian secara berkala guna mencegah praktik penimbunan barang pascabencana hidrometeorologi di provinsi itu.
"Termasuk melakukan pemantauan harga dan stok harian di seluruh pasar utama provinsi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi di Padang, Sabtu.
Gubernur memberikan peringatan keras kepada seluruh pelaku usaha dan jaringan distribusi pangan agar tidak memanfaatkan situasi bencana dengan menaikkan harga bahan pokok maupun kebutuhan penting masyarakat lainnya.
"Tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan penderitaan ini. Siapapun yang menaikkan harga secara tidak wajar akan berhadapan dengan pemerintah serta aparat penegak hukum," tegas dia.
Selain itu, Gubernur juga menginstruksikan kepada instansi terkait untuk berkoordinasi intensif dengan Bulog dan distributor besar untuk memastikan suplai beras, gula, minyak goreng, telur dan kebutuhan utama lainnya agar tetap aman.
Begitu pula kepada bupati dan wali kota di masing-masing daerah, ia meminta untuk melaksanakan sejumlah langkah konkret di antaranya operasi pasar dan gerakan pangan murah secara masif terutama di daerah yang terdampak berat.
Gubernur juga meminta dilakukan pendataan sarana industri perdagangan terdampak seperti pasar, sentra industri, pelaku industri kecil menengah (IKM) dan industri menengah besar (IMB) di daerah masing-masing.
Kemudian, lanjut dia, pemerintah kabupaten dan kota agar antisipatif dan responsif untuk menjaga ketersediaan barang pokok, barang penting dan elpiji di tengah keterbatasan akses logistik antarwilayah sehingga tidak terjadi kenaikan harga.
Mahyeldi meminta agar daerah melakukan upaya pelarangan, pengawasan dan tindakan terhadap pedagang yang menaikkan harga di atas aturan yang ditetapkan dan di luar kewajaran untuk barang pokok dan barang kebutuhan hidup lainnya.
"Tugas kita bukan hanya menanggulangi bencana, tetapi juga memastikan masyarakat dapat membeli kebutuhan harian dengan harga yang terjangkau. Ini adalah bentuk solidaritas dan keberpihakan pemerintah kepada rakyat," ujarnya.
Ia menegaskan mencari keuntungan dengan menekan masyarakat dalam situasi saat ini adalah tindakan yang tidak bermoral, tidak berempati dan bisa dikenai sanksi hukum yang berat.
"Seluruh pelaku usaha, distributor, pedagang dan semua elemen masyarakat untuk menjaga empati dan solidaritas. Jangan menambah beban rakyat yang sedang berduka," tambahnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Gubernur Sumbar minta TPID periksa rantai distribusi cegah penimbunan
