Padang (ANTARA) - Anggota DPR RI, Zigo Rolanda menginstruksikan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat untuk mengerahkan unit hidran umum untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga yang terdampak bencana. Langkah tersebut ia sampaikan saat melakukan koordinasi langsung di lokasi terdampak.
Saat peninjauan, Zigo meninjau kondisi intake PDAM Kota Padang bersama sejumlah pimpinan daerah. Ia hadir bersama M. Iqra Chisa yang menjabat Wakil Ketua DPRD Sumbar, serta Fadli Amran selaku Wali Kota Padang. Turut hadir pula Dirut PDAM Padang dan Helmi Moesim AY dari Fraksi Golkar DPRD Padang. Kehadiran rombongan ini menegaskan pentingnya koordinasi cepat antarinstansi dalam penanganan bencana.
Zigo menekankan bahwa kebutuhan air bersih harus menjadi prioritas. Menurutnya, kondisi jaringan air PDAM yang terganggu akibat banjir menambah urgensi pengiriman HU ke wilayah terdampak. “Air bersih adalah kebutuhan paling mendesak. Saya minta BPPW segera mengerahkan HU ke posko-posko pengungsian agar warga langsung terbantu,” tegas Zigo.
Selanjutnya, ia mengingatkan bahwa distribusi air bersih harus terukur dan merata. Ia menyebut dukungan balai teknis dan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan suplai air bersih tidak terputus. Ia menambahkan bahwa akses cepat sangat menentukan kenyamanan warga yang kini bertahan di posko.
Menanggapi arahan tersebut, Kepala BPPW Sumbar menyatakan kesiapan penuh. “Kami menyiapkan 58 unit HU serta kendaraan water tanker untuk mendistribusikan air bersih dari PDAM Kota Padang ke posko-posko penanganan,” ujarnya. Pernyataan itu menegaskan bahwa dukungan teknis sudah dikoordinasikan secara menyeluruh.
Selain itu, koordinasi tambahan dengan PDAM terus dilakukan agar pengisian dan penyaluran air bersih berjalan cepat. Upaya ini penting agar posko-posko tidak mengalami kekurangan pasokan selama masa tanggap darurat.
Rombongan juga meninjau kondisi infrastruktur intake PDAM untuk memastikan percepatan perbaikan. Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan pemerintah pusat dan balai teknis memberi pengaruh besar terhadap pemulihan layanan PDAM. Ia menilai dukungan langsung DPR RI memperkuat percepatan kerja di lapangan.
Zigo memastikan bahwa Komisi V DPR RI akan mengawal seluruh proses pemulihan infrastruktur dasar. Ia menegaskan komitmen untuk menjaga dukungan kementerian tetap optimal selama masa pemulihan berlangsung. Dengan langkah tersebut, warga terdampak diharapkan segera memperoleh akses air bersih yang stabil, sekaligus mempercepat normalisasi layanan PDAM. (***)
