Pariaman (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Pariaman, Sumatera Barat melatih sejumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terkait Pendataan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) guna meminimalisir kebocoran pendapatan asli daerah (PAD).
"PPPK adalah aset baru yang harus kita berdayakan secara maksimal," kata Sekretaris Daerah Kota Pariaman Afrizal Azhar saat membuka Pembekalan Petugas Pendataan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Pariaman, Senin.
Ia mengatakan tugas pendataan dan penagihan PBB-P2 bukanlah tugas sampingan bagi PPPK sebagai aparatur sipil negara melainkan tugas utama yang akan menentukan seberapa besar PAD Pariaman.
Menurutnya dengan melibatkan PPPK secara langsung dalam tugas peningkatan PAD maka terjadi percepatan dan peningkatan akurasi dalam pemutakhiran data PBB-P2.
Data PBB-P2 yang valid akan menjadi kunci untuk menekan kebocoran pajak dan memastikan semua potensi pajak dapat tergarap maksimal sehingga PAD bisa meningkat, katanya.
Oleh karena itu, lanjutnya PPPK tersebut dibekali pemahaman regulasi PBB-P2 terbaru, tata cara pendataan objek pajak yang akurat, hingga teknik komunikasi persuasif dalam penagihan kepada wajib pajak.
Ia menambahkan pengerahan PPPK dalam upaya meminimalisir kebocoran PAD merupakan langkah serius Pemkot Pariaman untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak.
Minimalisir kebocoran PAD merupakan salah satu langkah Pemkot Pariaman dalam upaya meningkatkan pendapatan apalagi diterapkannya pemotongan dana transfer ke daerah oleh pemerintah pusat. Bahkan besaran pemotongan anggaran untuk Pariaman 2026 mencapai Rp92,2 miliar.
Selain itu, Pemkot Pariaman tidak saja mengoptimalkan memanfaatkan potensi objek PAD yang ada namun juga mencari sumber PAD baru untuk pembangunan daerah.
Diketahui pada 2024 realisasi PAD Pariaman Rp45,9 miliar sedangkan pada 2025 PAD ditargetkan bisa mencapai Rp57 miliar.
