Padang, Sumbar (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi mengatakan pembiayaan kreatif dapat menjadi solusi sekaligus langkah baru bagi pemangku kebijakan dalam membangun daerah di tengah keterbatasan fiskal.
"Sosialisasi pembiayaan kreatif momentum penting untuk memperkuat komitmen daerah dalam mencari cara-cara baru membangun di tengah keterbatasan fiskal," kata Mahyeldi di Kota Padang, Sumbar, Jumat.
Mantan Wali Kota Padang tersebut mengatakan saat ini ruang fiskal daerah semakin sempit termasuk lebih dari separuh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) habis untuk belanja rutin misalnya gaji aparatur sipil negara dan biaya operasional.
"Sementara kebutuhan infrastruktur seperti jalan, air bersih, kesehatan dan pendidikan terus meningkat," ujar dia.
Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kebutuhan investasi infrastruktur nasional mencapai lebih dari Rp6.000 triliun, namun baru sekitar 40 persen yang dapat dibiayai lewat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun APBD. Artinya, masih terdapat celah 60 persen yang harus dipenuhi melalui pembiayaan di luar anggaran pemerintah.
"Ketergantungan pada dana transfer pusat membuat daerah sulit berinovasi. Karena itu perlu berani menerapkan pembiayaan kreatif, bukan untuk menggantikan APBD tapi memperluas kapasitas fiskal dan membuka ruang inovasi pembangunan," tegas Mahyeldi.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan manajemen risiko dan peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya di bidang pengawasan dan akuntabilitas keuangan. Termasuk pula meminta seluruh organisasi perangkat daerah mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah agar hasilnya lebih efektif dan tepat sasaran.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menjelaskan pembiayaan kreatif ialah bagian dari program prioritas nasional untuk mendorong peran swasta dalam pembangunan infrastruktur.
Menurut dia, selama ini pembangunan infrastruktur masih bergantung pada APBN dan APBD. Dengan adanya keterbatasan anggaran maka daerah harus berpikir kreatif dan menggunakan skema-skema di luar biasanya seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), sekuritisasi aset hingga sukuk daerah.
"Keberhasilan penerapan pembiayaan kreatif sangat bergantung pada komitmen kepala daerah. Karena itu, kami dari pemerintah pusat siap memberikan pendampingan," ujarnya.
Ia menambahkan beberapa daerah sudah sukses menerapkan pembiayaan kreatif termasuk Jawa Barat, DKI Jakarta dan kini Provinsi Sumbar yang sedang memproses penerbitan sukuk daerah.
