Saw (ANTARA) - Wali Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, Riyanda Putra menegaskan reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada rotasi jabatan, tetapi harus tampak nyata dalam kecepatan pelayanan publik dan inovasi aparatur di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan Riyanda saat melantik dan mengambil sumpah jabatan 70 pejabat administrator, pengawas, dan kepala puskesmas di Aula Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Sapan, Kamis (9/10). Pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem kerja birokrasi agar lebih adaptif, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Jabatan bukanlah prestise, tetapi amanah dan kepercayaan. Dalam situasi fiskal yang menuntut efisiensi, pejabat harus cerdas memanfaatkan anggaran, berinovasi mencari solusi, dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan maksimal,” ujar Wali Kota Riyanda.
Ia menegaskan, seluruh pejabat akan dievaluasi secara berkala setiap tiga hingga enam bulan untuk memastikan sistem kerja ASN berjalan dengan semangat inovatif, transparan, dan berorientasi hasil.
Dia juga menekankan pentingnya percepatan serah terima jabatan agar pelayanan publik tidak terhambat.
“Tidak ada ruang bagi kerja individual. ASN harus berlari cepat, solid, dan komunikatif. Tantangan ke depan menuntut aparatur yang mampu berpikir sistematis dan bekerja kolaboratif,” katanya menambahkan.
Wali kota menjelaskan, Pemko Sawahlunto kini mengimplementasikan framework “Sawahlunto Maju”, yang berfokus pada kerja berbasis data, pengambilan keputusan cepat, dan pemanfaatan teknologi untuk mempercepat respons terhadap aspirasi masyarakat. Sistem itu memungkinkan setiap perangkat daerah memantau progres program secara real-time, serta memperkuat akuntabilitas publik.
Selain memperkuat koordinasi internal, Riyanda juga menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus memberikan dampak langsung kepada masyaraka, mulai dari percepatan pengurusan administrasi, peningkatan layanan sosial, hingga efisiensi pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan dan kelurahan.
“Sawahlunto Maju bukan hanya konsep kerja, tapi arah baru pelayanan publik yang adaptif terhadap zaman dan kebutuhan warga. ASN harus menjadi garda depan dalam memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Langkah transformasi birokrasi tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis kinerja, efisiensi, dan digitalisasi pelayanan. Dalam visi Astacita Presiden Prabowo Subianto, penguatan ASN diarahkan untuk membangun birokrasi yang gesit, bersih, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Dengan sistem kerja yang terstruktur, pengawasan berbasis data, dan budaya kolaboratif, Pemerintah Kota Sawahlunto menargetkan birokrasi yang tidak hanya efisien di atas kertas, tetapi benar-benar cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Sawahlunto menuju pemerintahan yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi hasil nyata.
