Solok (ANTARA) - Pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Solok, Sumatera Barat terus berkomitmen dalam meningkatkan pelayanan publik hingga ke desa, khususnya di bidang administrasi kependudukan.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Solok Ricky Carnova di Solok, Rabu mengatakan bahwa program pelayanan Disdukcapil tidak hanya terfokus di pusat pemerintahan saja, tetapi juga menyentuh masyarakat hingga ke nagari (desa)-nagari.
"Seperti baru-baru ini Disdukcapil telah meluncurkan inovasi Jelajah 1302, sebuah inovasi guna meningkatkan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat yang berada di daerah terluar terjauh di Kabupaten Solok," katanya.
Menurutnya, pelayanan jemput bola ini dilakukan agar masyarakat di pelosok tidak lagi kesulitan mengurus dokumen kependudukan seperti KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, maupun dokumen administrasi kependudukan lainnya.
“Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh warga Kabupaten Solok memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan sah. Untuk itu, Disdukcapil hadir langsung ke nagari-nagari agar pelayanan bisa lebih cepat, mudah, dan tanpa hambatan jarak,” ucapnya.
Di samping itu Ia juga menginformasikan saat ini untuk cetak KTP selain di Disdukcapil Arosuka, juga sudah bisa dilaksanakan di beberapa Kantor Camat, seperti di Kantor Camat Junjung Sirih, Kantor Camat Lembang Jaya, Kantor Camat Lembah Gumanti dan juga MPP di Koto Baru.
Ia menambahkan, inovasi layanan digital terus dikembangkan agar masyarakat dapat mengakses layanan kependudukan secara lebih praktis. Dengan sistem pelayanan terpadu ini, diharapkan tidak ada lagi warga yang terkendala dalam mendapatkan hak administrasi kependudukan.
Ricky Carnova juga menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Solok khususnya Diskdukcapil juga sedang mengikuti penilaian PEKPPP dari KemenpanRB. Ada enam aspek atau indikator penilaian yang telah dipenuhi guna peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Solok.
“Mudah-mudahan tahun ini kita bisa lebih baik, ada enam indikator yang sudah kita penuhi baik itu kebijakan pelayanan, SDM, sarana-prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan maupun inovasi layanan," katanya.
Ia juga mengatakan, pada 2024 sudah mencapai predikat prima, tentu tahun 2025 ini harus dipertahankan, bahkan kalau bisa harus lebih baik dari tahun sebelumnya.
"Di samping itu, kita juga sedang penilaian penyelenggara pelayanan publik ramah disabilitas, ini beririsan dengan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) dan hari ini akan kita tuntaskan,” ucapnya.
Di samping itu karena akan memasuki triwulan ke empat tahun 2025, Ia juga mengingatkan kepada seluruh pengelola kegiatan dan keuangan yang berada di OPD, agar melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan jangan sampai kegiatan menumpuk di akhir tahun.
