Simpang Empat (ANTARA) - Aksi unjuk rasa gabungan organisasi mahasiswa di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat berjalan dengan aman dan lancar setelah salah seorang pimpinan lembaga itu bersama 11 orang anggota menemui pengunjuk rasa, Senin.
"Seluruh aspirasi kawan-kawan mahasiswa kita tampung dan akan kita tindaklanjuti kedepannya demi kepentingan bersama," kata Wakil Ketua DPRD Pasaman Barat Supriono di hadapan mahasiswa.
Menurutnya sebagai wakil rakyat mereka akan memperhatikan penganggaran kedepannya untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi keuangan saat ini.
"Terima kasih kepada mahasiswa yang telah memberikan masukan dan saran untuk perbaikan kedepannya," katanya.
Dalam orasinya mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (HMNI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) mempertanyakan kinerja anggota DPRD yang belum maksimal serta belum maksimalnya menyelesaikan sejumlah persolan daerah.
Diantara tuntutan mahasiswa itu adalah mengenai upaya DPRD mengatasi defisit anggaran saat ini, persoalan agraria, transparasi kinerja DPRD dan alokasi dana pokok pikiran, persoalan batas wilayah dan masalah lainnya.
"Kita juga menyoroti mengenai tidak terawatnya gedung DPRD serta adanya pembelian mobil untuk pimpinan DPRD. Apalagi saya ini ada efisiensi anggaran. Lebih baik digunakan untuk kepentingan masyarakat," kata salah seorang orator mahasiswa Abdul dihadapan anggotan DPRD.
Selain itu juga mengharapkan kepada anggota DPRD agar tidak menambah tunjangan dan fasilitas yang berlebihan.
Mahasiswa lainnya Alwi Nasrul Hadi mengatakan agar DPRD bisa mempercepat dan mendorong pelaksanaan pemilihan wali nagari yang saat ini masih dijabat oleh penjabat dari aparatur sipil negara (ASN).
Menyikapi tuntutan mahasiswa itu Ketua Komisi I DPRD Pasaman Barat Adriwilza mengucapkan terima kasih atas masukan dan saran mahasiswa Pasaman Barat.
Pihaknya tetap berkomitmen untuk terus berbuat untuk masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh undang-undang.
Terkait upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah mereka telah menginventaris aset yang ada. Lalu juga membuat panitia khusus yang hasilnya akan disampaikan ke Pemkab agar kegiatan saat ini bisa berorientasi peningkatan pendapatan.
"Kita juga telah membahas perampingan organisasi perangkat daerah (OPD) sehingga anggaran tidak banyak terserap," katanya.
Selain itu terhadap persoalan agraria, tapal batas daerah juga telah ditindaklanjuti baik pertemuan, rapat untuk mencari solusinya.
"Semua aspirasi masyarakat telah kami tindaklanjuti. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi," harap anggota DPRD lainnya Erianto dan Sulaiman.
Usai berdiskusi dengan mahasiswa di lapangan gedung DPRD, aksi unjuk rasa sekitar 30 orang mahasiswa itu bubar dengan damai dan juga dilakukan penandatanganan kesepakatan dari tuntutan yang disampaikan.
Pengamanan aksi unjuk rasa itu dilakukan oleh pihak Polres Pasaman Barat yang dipimpin oleh Kabag Ops Kompol Muzhendra.
Selain itu juga langsung dihadiri oleh Kepala Polres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto.
"Alhamdulillah aksi unjuk rasa berjalan aman dan lancar. Sekitar 300 personel kita turunkan untuk pengamanan," katanya.
Selain pihak kepolisian, pengamanan juga dilakukan oleh TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja.
