Baru satu tahun berjalan, Stasiun Lambuang Bukittinggi kini dihentikan

Bukittinggi (ANTARA) - Setelah satu tahun berjalan sejak diresmikan Menteri BUMN Erick Thohir, Stasiun Lambuang Bukittinggi yang disebut menjadi spot wisata kuliner terbesar di Sumatera Barat, kini segera ditutup.

Penutupan Stasiun Lambuang menyusul karena dihentikannya kontrak sewa lahan antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai pemilik lahan.

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Bukittinggi Al Amin, Rabu (28/5) mengatakan Pemkot setempat mengalami kerugian dari proyek Stasiun Lambuang sehingga biaya sewa atau kontrak membebankan APBD Bukittinggi.

“Pemkot Bukittinggi membayar kontrak satu tahun sebesar Rp2,3 miliar ke PT KAI untuk menggunakan lahan milik BUMN itu, sedangkan setelah operasional berjalan satu tahun tidak mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” katanya.

Menurutnya, jangankan untuk membayar kontrak, untuk biaya operasional saja seperti kebersihan dan perawatan tidak tercukupi. Begitu juga perputaran uang di Stasiun Lambuang itu jauh dari angka kontraknya.

“Oleh karena itu, dengan kondisi keuangan daerah yang seperti sekarang serta efisiensi, Pemkot Bukittinggi memutuskan untuk menghentikan kontrak Stasiun Lambuang bersama PT KAI,” katanya.

Menurut Al Amin, Pemkot Bukittinggi telah bertemu dengan PT KAI di Jakarta, tepatnya di Kantor Renwel Centre untuk membicarakan rencana teknis pemberhentian kontrak tersebut.

“Menjelang ada tindak lanjut dari PT KAI, atau mungkin ada pihak lain yang akan mengontrak lahan Stasiun Lambuang, Pemkot Bukittinggi tetap melakukan perawatan kebersihan, yang dalam waktu dekat dilaksanakan kerjasamanya dengan PT KAI Sumatra Barat,” katanya.

Al Amin menambahkan, ada tiga faktor pemberhentian kontrak dengan PT KAI ini, pertama tingkat kemauan masyarakat untuk masuk ke Stasiun Lambuang sangat berkurang, kedua pelaku usaha UMKM juga tidak bersemangat lagi untuk berjualan, dan ketiga penerapan efisiensi yang dilaksanakan Pemko Bukittinggi.

Hal yang sama disampaikan Ketua DPRD Bukittinggi, Syaiful Efendi yang menyebut total anggaran yang telah digelontorkan untuk Stasiun Lambuang selama pembangunan hingga tahun ketiga mencapai lebih dari Rp 24,5 miliar.

Anggaran itu mencakup biaya sewa lahan, pembangunan fasilitas, dan operasional harian. Namun, pendapatan yang dihasilkan sangat tidak sebanding.

"Selama tiga tahun, pendapatan yang masuk hanya sekitar Rp 180 juta. Bahkan dari total itu, kontribusi langsung dari pedagang hanya sekitar Rp 2,5 juta. Sumber pendapatan terbesar justru berasal dari retribusi WC umum dan parkir ," katanya.

Syaiful menambahkan bahwa pihak PT KAI menyambut baik keputusan ini dan tengah mengkaji formulasi baru untuk pemanfaatan aset eks Stasiun Bukittinggi.

Pemerintah daerah sendiri membuka opsi kerja sama yang memungkinkan kedua pihak mendapatkan manfaat dari lahan tersebut ke depannya.

“Finalisasinya belum ada, karena PT KAI masih menyusun formula dan skema kerjasama yang memungkinkan," katanya.

Sebelumnya, Stasiun Lambuang tersebut digadang-gadang menjadi pusat kuliner terbesar di Sumbar yang diresmikan Menteri BUMN, Erick Thohir, dan anggota DPR RI, Andre Rosiade, pada Maret 2024 lalu bersama Wali Kota terdahulu, Erman Safar.