Parik Malintang (ANTARA) - Bupati Padang Pariaman, Sumatera Barat John Kenedy Azis menegaskan dirinya tidak akan mentoleransi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintahan setempat yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba dan judi online.
"Tidak akan ada toleransi terhadap penyalahgunaan narkoba dan judi online," kata dia di Parik Malintang, Selasa.
Ia menegaskan tidak ada kedekatan antara ASN yang menjadi penyalahguna narkoba, judi online atau melanggar peraturan lainnya dengan bupati dan wakil bupati.
Ia mengatakan untuk memastikan ASN di lingkungan pemerintah Padang Pariaman bebas dari narkoba maka pihaknya akan melaksanakan tes urine secara berkala.
Menurutnya penegasan yang dilakukannya agar ASN di Padang Pariaman bebas dari pengaruh buruk yang dapat merusak jalannya pemerintahan dan bahkan menjadi contoh negatif bagi masyarakat.
Ia mengajak semua pihak untuk saling berkolaborasi dan bekerja sama dalam memenuhi amanah rakyat serta memastikan keberhasilan pemerintahan yang lebih baik.
Penegasan dari bupati tersebut juga telah disampaikannya saat rapat koordinasi dengan pejabat di lingkungan pemerintah setempat pada Senin (3/3) atau bertepatan dengan hari pertama masuk kantor usai dilantik dan mengikuti retret.
Diketahui adanya ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang ditangkap oleh kepolisian setempat terkait dengan dugaan peredaran narkoba pada Juni 2022 dan Januari 2025
Saat ini pemerintah tidak saja berupaya memberantas penyalahgunaan narkoba namun juga judi online. Apalagi kedua hal tersebut tidak saja terjadi di tingkat masyarakat namun juga ASN yang seharusnya menjadi contoh positif.
Sebelumnya, dalam sidang kabinet paripurna yang digelar Rabu (6/11), Presiden Prabowo Subianto menegaskan empat isu penting yang harus ditangani secara serius oleh jajarannya, salah satunya adalah terkait judi online.
Prabowo memberi instruksi keras untuk bekerja sama dalam pemberantasan judi online. Prabowo juga meminta agar tidak ada pihak yang membekingi aktivitas ilegal ini termasuk dari instansi pemerintahan.
