Padang (ANTARA) - Pada Jumat (29/11) pagi sekitar pukul 08.30 WIB, Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 2 Jawa Barat, menerima rombongan tamu dari pulau seberang.
Tamu yang datang pada pagi menjelang siang itu berasal dari "Ranah Minangkabau" Sumatra Barat (Sumbar), dipimpin langsung oleh Kepala OJK Sumbar Roni Nahra, bersama Analis senior Rifki Ramadansyah, dan lainnya.
Bersama barisan Tim OJK Sumbar, juga terdapat belasan wartawan dari Sumbar yang mereka boyong untuk ikut acara temu media (Media Gathering) di Kota Bandung selama tiga hari terhitung sejak Kamis (28/11).
Kedatangan rombongan dari Sumbar disambut hangat oleh Analis Senior OJK Jawa Barat Iman Kadarusman, serta dua orang Analis yakni Eka Krida, dan Miftah Budiman.
Kunjungan pagi itu mengubah suasana pagi yang awalnya masih hening menjadi semarak, cengkrama serta dialog-dialog ringan mulai terdengar dari lorong kantor yang terletak di Jalan Ir H Juanda, Coblong, Bandung.
Beberapa menit berlalu, seluruh rombongan mulai diarahkan ke dalam ruangan rapat satu per satu, pengeras suara dan layar besar sudah kembangkan sebagai alat penyaji materi.
Pada kesempatan itu, Tim OJK Sumbar ingin mendengarkan secara langsung kiat-kiat yang dilakukan oleh OJK di "Bumi Parahyangan" sehingga Jawa Barat bisa meraih Penghargaan dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Awards pada 2019.
TPKAD Jawa Barat saat itu berhasil meraih penghargaan nasional dalam kategori "Pendorong akses keuangan melalui sektor unggulan daerah".
Tiga tahun berselang yaitu pada 2022, Jawa Barat kembali meraih penghargaan di ajang yang sama untuk kategori "Provinsi terbaik dalam impelementasi pembiayaan melalui pola kemitraan" pada 2022.
Penghargaan itu sejatinya adalah buah dari kerjasama yang ciamik antara OJK Jawa Barat, Pemerintahan mulai dari tingkat provinsi hingga desa, usaha (off taker), serta industri keuangan atau perbankan.
Pemerintah adalah pihak yang punya program, OJK merupakan agregator, sedangkan Industri Keuangan atau perbankan sebagai penyedia modal atau pembiayaan.
Mereka saling berpadu untuk memajukan sektor unggulan daerah yang terhimpun dalam sebuah wadah bernama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Jawa Barat.
Dalam menjalankan perannya, Tim memiliki program kerja yang dimuat dalam Surat Keputusan (SK) yang pertama kalinya dibuat pada 2018 lalu.
Sepanjang kiprahnya tim TPKAD telah sukses mengoptimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Jawa Barat, dan memfasilitasi intermediasi antara pelaku UMKM di desa dengan pengusaha (off taker) dengan memanfaatkan industri jasa keuangan.
Percepatan akses keuangan desa dilakukan berbagai program dan aktivitas mulai dari pembentukan internet corporate banking, rekening tabungan masyarakat, perluasan bisnis BUMDes, dan membuka akses kredit atau pembiayaan usaha.
Salah satu upaya optimalisasi peran BUMDesa itu dilakukan dengan memperbanyak peningkatan status menjadi badan hukum Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi di wilayah Jabar.
Lalu pertanyaannya, apakah benefit yang didapat dari optimalisasi BUMDes tersebut?, Analis Senior OJK Jawa Barat Iman Kadarusman memaparkan secara umum ada lima manfaat.
Pertama adalah masyarakat dapat mengakses produk dan jasa keuangan dengan mudah dan murah melalui BUMDesa sebagai agen laku pandai.
Kedua masyarakat desa memiliki asuransi jiwa dengan premi yang sangat terjangkau, kemudian BUMDes dapat menjalin kerjasama dengan lembaga formal dalam mengembangkan usaha atau unit usahanya.
Keempat BUMDes sebagai lembaga ekonomi dapat mengelola potensi ekonomi di desa masing-masing dengan baik, dan terkahir masyarakat desa dari berbagai kalangan profesi pekerjaan bisa memahami produk pensiun lembaga keuangan dan memanfaatkannya.
Sedangkan di sisi pemberdayaan UMKM TPKAD telah memfasilitasi intermediasi antara pelaku UMKM di desa dan pengusaha dengan industri jasa keuangan.
Potensi unggulan yang suskes dikembangkan oleh tim di Jabar adalah potensi yang memang sudah dikaji, dan punya peluang besar untuk dikembangkan sesuai kondisi daerah.
Seperti kebun tebu dan mangga di Majalengka, jagung di Majalengka, Cirebon, dan Purwakarta, lalu peternakan Domba di Garut, Ciamis, dan Tasikmalaya, peternakan sapi di Kabupaten Bandung, kemudian ubi cilembu di Sumedang.
Sementara itu pada 2024 TPKAD memiliki program regenerasi petani yang merupakan program pengembangan bagi para petani muda Jawa Barat.
OJK Jawa Barat menggaris bawahi bahwa peran TPKAD butuh komitmen yang kuat antara berbagai instansi supaya bisa dilaksanakan secara maksimal, bahkan sampai ke unsur pemerintah sampai ke tingkat bawah (Desa).
"Kuncinya adalah komitmen bersama dari setiap unsur yang tergabung dalam TPKAD, namun yang utama adalah komitmen dari pemerintah daerah sebagai pihak yang mempunyai program," jelasnya.
Kepala OJK Sumbar Roni Nahra mengatakan bahwa jurus yang dimiliki oleh OJK Jawa Barat itu akan dibawa ke Sumba runtuk diterapkan.
"Setelah ini koordinasi dengan OJK Jawa Barat akan terus dilanjutkan agar kami bisa menerapkan hal yang sama di daerah Sumbar, utamanya terkait peran TPKAD," katanya.
Pihaknya juga akan mendorong optimalisasi BUMDes yang bernama BUMNagari di wilayah Sumbar, sehingga mereka dapat mengembangkan usaha maupun unit usaha dengan sokongan industri keuangan.
Roni menyebutkan percepatan akses keuangan sangat penting dilakukan ke masyarakat agar bisa berperan optimal mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pihaknya menandang Sumbar memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan, namun untuk mendorong kemajuan serta perkembangannya perlu komitmen bersama seperti yang disampaikan oleh pihak OJK Jawa Barat.
Beberapa potensi yang dimiliki di Sumbar seperti pertanian atau perkebunan, pariwisata, kuliner, peternakan, serta berbagai industri kreatif dan kuliner.
Lebih lanjut ia menjelaskan akses keuangan ada dua, pertama adalah bagaimana masyarakat yang memiliki dana bisa memanfaatkan sektor jasa keuangan untuk menyimpan maupun mengelola dananya.
Kedua bagaimana masyarakat memahami dan mudah mendapatkan akses pembiayaan untuk pengembangan usahanya atau unit usahanya. OJK memainkan peran dalam membantu peningkatan akses keuangan ini.
Roni menjelaskan percepatan akses keuangan, juga dibarengi dengan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat sehingga mampu mengelola keuangannya dengan baik, dan memberikan dampak bagi kesejahteraan secara berkelanjutan.
Melancong ke Bandung, OJK Sumbar jemput resep pengembangan potensi unggulan daerah
