Padang (ANTARA) - Penjabat (Pj) Wali Kota Padang, Sumatera Barat, Andree Algamar berkomitmen mewujudkan Padang sebagai kota yang inklusi, dengan menjamin semua individu mendapatkan akses yang sama terhadap sumber daya, layanan dan peluang yang ada di daerah itu.
"Kami berkomitmen menjadikan Padang sebagai kota yang inklusi. Kami telah melakukan beberapa upaya di antaranya pemberdayaan ekonomi masyarakat, menyediakan akses pendidikan yang setara, pelayanan kesehatan, hingga penguatan kelembagaan dan infrastruktur," katanya di Padang, Kamis.
Ia mengatakan hal itu saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Pembangunan Inklusi Sosial di Kota Padang".
FGD yang digelar oleh SETARA Institute ini juga dihadiri para pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang, Kementerian Agama Kota Padang, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Padang, serta BPS Kota Padang, dan organisasi masyarakat sipil.
Andree mengatakan Pemkot Padang hingga saat ini juga telah berkolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Namun, ia mengakui Pemerintah Kota Padang masih menghadapi berbagai tantangan untuk menjadikan Kota Padang yang inklusi. Salah satunya adanya stigma masyarakat yang mengatakan Padang kota intoleran, padahal hal ini tidak benar.
"Kami berharap melalui diskusi ini dapat mengumpulkan berbagai ide-ide konkret untuk mewujudkan Kota Padang yang inklusi. Kami yakin dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat menciptakan lingkungan kehidupan yang lebih baik bagi semua lapisan masyarakat," ujarnya.
Peneliti Bisnis dan HAM SETARA Institute Nabhan Aiqoni menyampaikan bahwa studi inklusi sosial diharapkan menjadi salah satu referensi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
"Pertemuan ini membahas berbagai isu terkini yang terjadi di Kota Padang, di antaranya terkait penyediaan fasilitas dan sarana prasarana untuk penyandang disabilitas, isu minoritas agama dan kelompok minoritas, serta masyarakat adat," katanya.
SETARA Institute adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan penelitian dan advokasi untuk demokrasi, kebebasan politik, dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Lembaga ini didirikan pada tahun 2005 sebagai respons terhadap maraknya diskriminasi, kekerasan, dan fundamentalisme yang mengancam HAM dan pluralisme di Tanah Air.
Berita Terkait
Kemenag Sumbar perkuat daya saing siswa dengan program madrasah plus
Selasa, 3 Desember 2024 18:45 Wib
Lomba minat dan bakat siswa meriahkan HJK Padang Panjang
Selasa, 3 Desember 2024 18:37 Wib
Kejari Padang eksekusi uang Rp455 juta dari kasus korupsi VOID
Selasa, 3 Desember 2024 18:34 Wib
Perayaan HDI ke 32, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Padang Panjang terima bantuan
Selasa, 3 Desember 2024 18:13 Wib
KPU Padang gelar PSU di satu TPS usai seorang pemilih coblos dua kali
Selasa, 3 Desember 2024 17:33 Wib
Kuota haji Sumbar 2025 sebanyak 4.613 orang
Selasa, 3 Desember 2024 17:33 Wib
Pemkot Padang Panjang resmikan Mall Pelayanan Publik
Selasa, 3 Desember 2024 16:24 Wib
Peringati Hari Bakti ke-79 PU, Pj Wako Pimpin Apel Dinas PUPR Kota Padang
Selasa, 3 Desember 2024 11:11 Wib