Pariaman (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Pariaman Sumatera Barat mengharapkan DPRD setempat dapat mengakomodir pelunasan hutang pemerintah setempat yang tinggal sekitar Rp2 miliar atau kurang 20 persen dari hampir Rp15 miliar pada tahun ini.
"Hutang ini merupakan ujian yang tidak saja bagi saya namun juga Pariaman," kata Penjabat Wali Kota Pariaman Roberia usai sambutan pada Rapat Paripurna Istimewa Peresmian dan Pengambilan Sumpah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Pariaman Periode 2024-2029 di Pariaman, Sabtu.
Ia menyebutkan hutang yang terakumulasi dari 2020 hingga 2023 tersebut hampir Rp15 miliar yang 80 persen lebih di antaranya telah dibayarkan dengan mengurangi kegiatan dan anggota DPRD mau mengurangi dana pokok pikirannya guna membantu daerah itu bebas dari hutang.
Beberapa diantara 80 persen lebih hutang yang telah dibayarkan tersebut, lanjutnya secara administrasi masih ada yang belum dieksekusi karena masih melengkapi berkas sebab kepala organisasi perangkat daerah sudah banyak yang berganti.
Sedangkan, kata dia hutang kepada pihak ketiga yang juga merupakan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang belum terbayarkan yaitu hutang pada 2020, 2021, dan 2022.
Ia berharap dengan daerah itu melunasi hutang hingga akhir tahun ini maka Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman terpilih pada Pilkada 2024 dapat fokus untuk pembangunan daerah.
"Jadi tidak ada lagi alasan jalan yang berlubang tidak ditambal oleh pemerintah karena Pariaman sudah tidak memiliki beban," katanya.
Bahkan, lanjutnya jalan yang sudah rusak berat dapat diaspal baru sehingga jalan di daerah itu bagus dan mulus.
Ia menyampaikan pelunasan hutang tersebut juga merupakan upaya menunjukkan bahwa Pemkot Pariaman bisa tanpa hutang.
Ia menambahkan terkait pelunasan hutang tersebut juga disampaikannya saat sambutan pada Rapat Paripurna Istimewa Peresmian dan Pengambilan Sumpah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Pariaman guna mengingatkan pemangku berkepentingan khususnya DPRD dapat membantu melunasi hutang tersebut melalui APBD Perubahan 2024 yang akan dibahas.
Sementara itu, Ketua DPRD Pariaman Muhajir Muslim mengatakan pihaknya akan membahas terkait pelunasan hutang tersebut tanpa mengorbankan pembangunan di daerah itu.
"Jangan sampai gara-gara melunasi hutang yang lain juga terbengkalai," ujarnya.
