Menjaga pergerakan wisatawan di Sumbar di tengah bencana

Padang (ANTARA) - Bencana yang silih berganti melanda sejumlah daerah di Sumatera Barat sejak Desember 2023 menyebabkan sektor pariwisata terdampak.

Pergerakan wisatawan, terutama wisatawan Nusantara, menurun cukup besar. Data Dinas Pariwisata Sumbar menyebutkan penurunan pada periode Januari -- Mei 2024 mencapai 20,24 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.

Pada periode Januari -- Mei 2023 tercatat pergerakan wisatawan Nusantara mencapai 7,3 juta orang dan wisatawan mancanegara tercatat 13,3 ribu orang. Sementara pada 2024, jumlah pergerakan wisatawan Nusantara pada periode sama baru mencapai 5,8 juta orang. Namun jumlah wisatawan mancanegara pada periode sama justru naik menjadi 23 ribu orang.

Akibat penurunan pergerakan wisatawan domestik itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumbar, Rina Pangeran, menyatakan tingkat hunian hotel juga menurun, diperkirakan sekitar 45 persen pada periode yang sama.

Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Sumatera Barat Nasirman Chan menilai menurunnya pergerakan wisatawan itu karena banyak calon wisatawan yang tidak memahami secara utuh informasi bencana di Sumbar yang sangat masif di media massa arus utama maupun di media sosial.

Bencana banjir dan banjir bandang yang melanda Sumbar pada 11 Mei 2024 memang mengakibatkan tiga daerah terdampak cukup parah. Tiga daerah itu masing-masing Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Tanah Datar.

Informasi akibat dari bencana yang paling viral, bahkan diperbaharui setiap hari di berbagai akun media sosial, adalah putusnya jalan utama Padang--Bukittinggi via Lembah Anai. Ruas jalan tersebut tengah dikebut pengerjaannya dan diperkirakan bisa dilalui kembali pada 20 Juli 2024.

Tidak bisa dimungkiri, putusnya jalan utama itu mengakibatkan akses wisatawan dari Kota Padang menuju sejumlah destinasi favorit di beberapa daerah seperti Padang Panjang, Bukittinggi, Tanah Datar, Payakumbuh, dan Limapuluh Kota, agak terganggu.

Wisatawan dari Kota Padang harus melewati jalan alternatif via Malalak jika ingin ke Bukittinggi atau kabupaten/kota sekitarnya. Atau wisatawan bisa memilih untuk melewati Sitinjau Lauik, terus ke Solok, kemudian bisa memilih ke Tanah Datar atau ke Bukittinggi via Padang Panjang.

Persoalannya, karena semua kendaraan tidak bisa melewati jalur utama, mau tidak mau harus melewati jalur alternatif tersebut sehingga kemacetan menjadi hal yang tidak bisa dihindari.

Padang--Bukittinggi yang biasanya bisa ditempuh 2,5 hingga 3 jam bila melalui jalan utama, bisa molor jadi 4--5 jam bila melalui jalan alternatif. Bagi wisatawan, duduk di atas kendaraan selama itu dirasakan tidak terlalu nyaman.

Akan tetapi tidak berarti semua daerah di Sumbar terdampak oleh bencana tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Luhur Budianda memastikan banyak destinasi wisata yang bisa dinikmati wisatawan tanpa harus melalui jalur yang macet itu.

Wisatawan yang mengawali perjalanan dari Padang, misalnya, bisa memilih berwisata ke beberapa destinasi unggulan di Pariaman, Agam, hingga Pasaman.

Wisatawan juga bisa memilih untuk berwisata ke kawasan Wisata Terpadu Mandeh atau destinasi lain di Pesisir Selatan, yang juga tidak terpengaruh oleh dampak bencana yang memutus jalan utama di Lembah Anai.

Demikian juga halnya wisatawan dari Provinsi Riau, yang saat ini merupakan "pasar" wisatawan Nusantara terbesar Sumbar, bisa mengakses destinasi di Limapuluh Kota, Payakumbuh, Bukittinggi, dan Tanah Datar tanpa kendala akses.

Selanjutnya jika ingin ke Padang, tersedia beberapa alternatif yaitu via Malalak tembus ke Padang Pariaman terus ke Padang.

Bisa juga lewat Kelok 44, turun ke Danau Maninjau Kabupaten Agam, terus ke Pariaman dan Padang. Atau lewat Solok baru ke Padang via Sitinjau Lauik.

"Jadi sebenarnya masih banyak alternatif bagi wisatawan untuk tetap merasa aman dan nyaman berwisata di Sumbar pascabencana ini," ujarnya.

Pelaku usaha pariwisata di Sumbar juga telah kondisi pascabencana itu dengan menyiapkan berbagai paket wisata yang menawarkan destinasi bebas macet akibat dampak bencana tersebut.

Upaya Pemprov Sumbar

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sejatinya sudah merespons penurunan pergerakan wisata pascabencana tersebut. Semua pelaku usaha pariwisata dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait diundang untuk berembuk mencari solusi.

Beberapa langkah kemudian disepakati untuk mencegah sektor pariwisata Sumbar kembali ke titik nol seperti yang terjadi pada saat bencana COVID-19 melanda.

Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Luhur Budianda menyebut langkah yang diambil itu di antaranya menyusun travel pattern atau pola perjalanan wisata pada beberapa destinasi wisata berdekatan dalam satu paket.

Kemudian melakukan promosi ke pasar-pasar potensial seperti Provinsi Riau dan provinsi tetangga lain. Hotel, restoran, dan destinasi wisata juga diminta menyiapkan paket-paket menarik, misalnya, dengan memberikan potongan harga.

Dinas Pariwisata Sumbar juga minta dukungan media massa untuk menginformasikan kondisi riil di destinasi wisata agar wisatawan tidak ragu untuk datang.

Menjaga iklim pariwisata

Kolaborasi OPD untuk menjaga dan memajukan sektor pariwisata bukanlah hal baru. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi sesungguhnya dalam beberapa kesempatan telah menyampaikan pentingnya kolaborasi OPD tersebut karena Dinas Pariwisata tidak akan bisa jalan sendiri.

Sebagai orang nomor satu di Sumbar, ia paham bahwa provinsi yang pernah menjadi Ibu Kota Negara pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada Desember 1948 hingga 13 Juli 1949 itu membutuhkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) potensial seperti pariwisata untuk mengakselerasi pembangunan.

Data Dinas Pariwisata Sumbar menyebutkan pada 2023, PAD dari pajak restoran/akomodasi dan retribusi destinasi wisata dari 19 kabupaten dan kota di Sumbar mencapai Rp247,68 miliar.

Kota Padang menjadi daerah paling banyak menerima PAD dari sektor pariwisata, yaitu mencapai Rp103,13 miliar pada 2023.

Untuk mencegah potensi kehilangan PAD yang cukup besar itu, pascabencana melanda, Gubernur Sumbar Mahyeldi menerbitkan sejumlah kebijakan.

Beberapa kebijakan yang berpihak pada sektor pariwisata itu di antaranya mengeluarkan surat edaran untuk mengatur waktu operasional truk pada jalur alternatif Padang-Bukittinggi via Sitinjau Lauik.

Kemudian menerbitkan larangan bagi truk ODOL (over dimension over loading) atau kelebihan muatan melalui jalan alternatif Padang-Bukittinggi via Malalak agar kemacetan bisa diatasi.

Personel Dinas Perhubungan Sumbar pun diperintahkan untuk siaga mengatur arus lalu lintas pada dua jalur alternatif itu agar bisa cepat merespons jika terjadi kemacetan.

Tiga kebijakan melibatkan Dinas Perhubungan Sumbar itu diyakini bisa membantu mengurangi kemacetan pada jalur alternatif. Syaratnya, harus dilaksanakan secara konsisten.

Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar juga diminta memperbaiki ruas jalan yang rusak, terutama di jalur alternatif Malalak yang sudah rusak parah karena dilewati oleh truk.

Kemantapan jalan di jalur itu memang cepat menurun karena tingginya mobilitas kendaraan dan banyaknya truk yang melintas.

Marga tersebut merupakan jalan kelas III yang seharusnya diperuntukkan bagi kendaraan bermuatan 8 ton ke bawah. Namun karena jalur utama putus total, banyak truk dengan muatan di atas 8 ton melewati jalur tersebut sehingga menyebabkan jalan cepat rusak.

Kerusakan jalan itu ikut memicu kemacetan di jalur alternatif Padang--Bukittinggi via Malalak.

Namun, sejumlah kebijakan yang diterbitkan itu dirancang agar mendukung sektor pariwisata Sumbar agar bisa bertahan di tengah bencana alam beruntun.

Sektor pariwisata Sumbar jangan sampai kembali terpuruk ke titik nol seperti saat pandemi COVID-19. Apalagi target pergerakan wisatawan di daerah itu pada 2024 mencapai 13,5 juta orang.

Editor: Achmad Zaenal M

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menjaga pergerakan wisatawan di Sumbar di tengah bencana