Bukittinggi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat membuka dan berikan layanan kemudahan kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kepada warga terdampak bencana banjir bandang dan lahar dingin.
"Kami buka layanan di Posko Darurat Bencana Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang untuk hari pertama ini. Sudah ada 60 warga yang dibantu penerbitan identitasnya yang hilang dan rusak karena bencana," kata Kepala Bagian Capil Disdukcapil Agam, Dita Wedia, Senin.
60 warga yang dibantu terdiri dari 34 penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), 12 Kartu Keluarga (KK) dan 14 Akte Kelahiran.
Baca juga: 240,65 hektare lahan pertanian di Agam rusak diterjang banjir
Dita mengatakan Disdukcapil melakukan langkah reaksi cepat atau Quick Respon terhadap musibah yang terjadi di Kabupaten Agam pada Sabtu (11/5) malam.
" Ini sebagai langkah Quick Respon tanggap darurat bencana. Warga yang terdampak membutuhkan dokumen sebagai dasar layanan," kata dia.
Menurutnya, administrasi kependudukan menjadi hal penting bagi warga terdampak bencana baik dalam pengurusan layanan rumah sakit ataupun layanan BPJS.
"KTP bisa langsung diterbitkan, kami membawa langsug peralatan yang terkoneksi dengan Kantor Disdukcapil di Lubuk Basung," kata Dita.
Baca juga: Dinsos Agam terima bantuan Keripik Sanjai untuk pengungsi banjir bandang
Ia menambahkan layanan Disdukcapil di posko bencana akan terus dilaksanakan disesuaikan dengan status Tangga Darurat Bencana Kabupaten Agam.
"Kami akan beroperasi bergilir di setiap titik lokasi terkena dampak bencana. Setelah Kecamatan Canduang selanjutnya di Kecamatan Sungai Pua dan lainnya," pungkasnya.
Kabupaten Agam mengalami dampak kebencanaan di empat kecamatan dari musibah banjir bandang dan lahar dingin dengan jumlah korban meninggal sebanyak 20 jiwa hingga Senin (13/5) malam serta tiga orang hilang.
Kecamatan yang terdampak adalah Kecamatan Canduang, Ampek Angkek, Sungai Pua dan Ampek Koto.
Baca juga: Pemkab Agam dirikan dapur umum bagi 1.500 korban banjir lahar dingin Gunung Merapi