KPU Dharmasraya terima dana hibah Rp21 miliar untuk Pilkada

id KPU Dharmasraya

KPU Dharmasraya terima dana hibah Rp21 miliar untuk Pilkada

Ketua KPU France Putra (tengah) bersama anggota KPU Dharmasraya saat menggelar jumpa pers Pemilihan Serentak Nasional 2024, di Pulau Punjung, Jumat, (3/5). (Antara/Ilka Jensen) 

Pulau Punjung (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, menerima dana hibah sebanyak Rp21 miliar untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini diperuntukkan untuk pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024, pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dharmasraya," kata Ketua KPU Dharmasraya, France Putra, di Pulau Punjung, Jumat.

Hal tersebut disampaikan Frace didampingi anggota KPU Hannah Citra Utami TB, Wilri Iswandi, Henny Wardany, dan Jhon Indra, dalam kegiatan jumpa pers pemilihan serentak nasional 2024.

Ia mengatakan anggaran untuk pemilihan kepala daerah serentak 2024 disepakati melalui penandatanganan NPHD dengan pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Menurut dia dana hibah Pilkada 2024 dicairkan dalam dua tahap, yakni 60 persen dan 40 persen. Dana hibah akan digunakan untuk tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya.

Menurut dia pengelolaan dana dilakukan secara transparan, profesional, dan dapatkan dipertanggungjawabkan sepenuhnya, ini penting guna kelancaran dan suksesnya seluruh tahapan pemilihan tahun 2024.

"Mulai dari tahapan penyusunan program, kemudian pemuktahiran data pemilih, pengumuman dan pendaftaran calon, pelaksanaan kampanye, kemudian pengadaan logistik, operasional PPK, PPS hingga sampai ke KPPS di 11 kecamatan, pemungutan dan penghitungan suara, dan tahapan lainnya," katanya

Ia berharap masyarakat dapat melakukan pengawasan penggunaan anggaran tersebut, bukan hanya pengawasan tahapan pilkada.

"Publik harus turut serta berpartisipasi untuk melakukan mekanisme kontrol anggaran pilkada sehingga efektif dan efisien. Ini penting supaya penyelenggara selalu awas dalam penggunaan anggaran pilkada," katanya.

Ia menambahkan diketahui tahapan Pilkada 2024 telah dimulai sejak awal April 2024. Tahapan yang sedang berjalannya saat ini ialah pembentukan PPK dan PPS, serta sosialisasi pendaftaran calon perseorangan.