Sumbar prioritaskan pendidikan dan kesehatan pada 2024

Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan masuk dalam tujuh program yang ditunjang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada 2024 untuk mewujudkan masyarakat madani yang sejahtera.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi di Padang, Rabu, mengatakan sektor pendidikan dialokasikan Rp2,5 triliun atau setara 36,72 persen dari APBD Sumbar 2024. Sementara sektor kesehatan ditunjang dengan alokasi anggaran Rp747 miliar atau sekitar 11,14 persen dari APBD.

Selanjutnya, program kehidupan sosial berfalsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

Untuk merealisasikan program itu Pemprov Sumbar mengalokasikan Rp66 miliar dengan rincian Dinas Kebudayaan Rp31,8 miliar, Dinas Arsip dan Perpustakaan Rp15,8 miliar dan Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) senilai Rp20,1 miliar.

Kemudian, program peningkatan nilai tambah dan produktifitas pertanian dengan dukungan alokasi anggaran sebesar Rp429 miliar dengan rincian pada Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Rp170,8 miliar, Dinas Kelautan dan Perikanan Rp63,3 miliar, pada Dinas Peternakan Sumbar Rp77,8 miliar, Dinas Pangan Rp32 miliar dan Dinas Kehutanan Rp85 miliar.

Dari alokasi anggaran tersebut, Pemprov Sumbar juga menargetkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada sektor pertanian mencapai Rp44 triliun pada 2024.

"Jadi kita tidak hanya membelanjakan uang. Tapi juga mengupayakan agar bisa memberikan dampak untuk PDRB," katanya.

Kemudian program peningkatan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital. Total anggarannya Rp71 miliar dengan rincian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp30,7 miliar. Pada Dinas Koperasi dan UMKM Rp26 miliar dan Dinas DPM PTSP Rp14 miliar.

Dalam program ini, Pemprov Sumbar juga menargetkan PDRB senilai Rp41,5 triliun. Dengan rincian sektor perdagangan Rp33 triliun dan sektor industri Rp18,5 triliun.

Selanjutnya untuk program ekonomi kreatif dan kepariwisataan dialokasikan anggaran Rp56,9 miliar lebih. Terletak pada Dinas Pariwisata Rp30 miliar dan Dinas Koperasi dan UMKM senilai Rp26 miliar lebih.

Dari alokasi anggaran pada program ekonomi kreatif dan kepariwisataan ini ditargetkan juga mendorong PDRB mencapai Rp2,5 triliun.

"Dampak sektor pariwisata sangat besar. Untuk itu dengan anggaran ini kita berharap ada dampak PDRB mencapai Rp2,5 triliun tahun 2024 ini," ujarnya.

Lalu, program pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dengan total anggaran Rp526,6 miliar, dengan rincian di Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Rp251,6 miliar, Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Rp121,8 miliar, Dinas Perhubungan Rp17,3 miliar, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Rp93,9 miliar, pada BPBD Rp12 miliar dan Dinas Lingkungan Hidup Rp30 miliar.

Kemudian, program tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berkualitas total anggaran Rp245,1 miliar.

Tersebar pada organisasi perangkat daerah, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp21 miliar, Inspektorat Rp27,9 miliar, Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Rp25,7 miliar, Biro Pemerintahan Rp3,6 miliar, BPSDM Rp18,3 miliar, Badan Pendapatan Daerah R91,5 miliar, Diskominfotik Rp33,9 miliar dan Biro Organisasi Rp3 miliar.*