Padang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mewaspadai tingginya permintaan yang bisa meningkatkan angka inflasi menjelang akhir tahun terutama pada libur Natal dan tahun baru.
"Inflasi Sumbar tahun 2023 berada pada angka 3,14 persen year on year (yoy), mengalami perbaikan signifikan ketimbang tahun 2022 yang mencapai 7,43 persen. Meski demikian, upaya pengendalian inflasi masih diperlukan terutama menjelang akhir tahun," katanya di Padang, Rabu.
Ia mengatakan, dari pengalaman beberapa tahun terakhir, ada tren peningkatan permintaan terhadap sejumlah komoditas menjelang pergantian tahun yang bisa mengakibatkan angka inflasi kembali naik.
“Dari pengalaman kita, setiap akhir tahun hampir selalu terjadi peningkatan permintaan masyarakat, terutama pada komoditas pangan tertentu seperti ayam, telur, gula, cabe merah, dan minyak goreng. Khusus di Sumbar, termasuk komoditas jengkol itu sangat tinggi permintaannya pada masa libur panjang. Karena itu perlu langkah antisipasi," katanya.
Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa sektor transportasi selama masa libur Natal dan tahun baru juga dapat menyumbang peningkatan inflasi.
Sektor transportasi yang tidak lancar turut berpotensi mengganggu produktivitas produksi bahan pangan serta masa tempuh distribusi barang kebutuhan di Sumbar.
“Oleh karena itu, untuk mengatasi semua potensi kenaikan inflasi, diperlukan koordinasi dan sinergi semua pihak, termasuk agar distribusi bahan pangan menjadi lancar di seluruh wilayah di Sumbar,” katanya.
Dalam kesempatan itu ia memberikan apresiasi atas peran Kepala Perwakilan BI Sumbar beserta jajaran bersama instansi dan lembaga terkait lainnya yang mampu mengendalikan inflasi pada 2023.
"Keberhasilan Sumbar menurunkan inflasi adalah bagian dari prestasi yang patut kita apresiasi. Awalnya pada tahun 2022 inflasi kita berada pada peringkat ke-22 dari 34 provinsi, tetapi saat ini Sumbar berada di peringkat 14 secara nasional," katanya.
Sementara itu, Kepala BI Sumbar Wahyu Purnama A menjelaskan kenaikan inflasi sendiri didorong oleh terjadinya kenaikan harga pangan, sebagai dampak keterbatasan pasokan akibat cuaca ekstrem karena El Nino. Ditambah lagi, tarif transportasi yang tinggi sehingga menimbulkan kenaikan harga barang kebutuhan.
Oleh sebab itu, memang sangat diperlukan kolaborasi intensif TPID, terutama dalam pelaksanaan komitmen terkait penguatan ketahanan pangan.
"Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) menjadi bagian dari upaya mendorong produktivitas pangan agar harga menjadi terkendali," katanya.
Menurut dia, berdasarkan tren komoditas yang mengalami inflasi di antaranya cabe merah, bawang merah, daging ayam ras, telur ayam ras, dan jengkol menjelang Natal dan tahun baru di Sumbar.
Berita Terkait
BKSDA Sumbar tangani lima konflik satwa liar di dua kabupaten
Minggu, 28 April 2024 15:04 Wib
Bawaslu Pasaman Barat evaluasi 32 panwaslu kecamatan existing
Minggu, 28 April 2024 14:22 Wib
Pemkot Pariaman evaluasi pelaksanaan Piaman Barayo
Minggu, 28 April 2024 14:20 Wib
DJPb: Ekonomi Sumbar membaik di saat perlambatan ekonomi global
Minggu, 28 April 2024 9:42 Wib
Gubernur: Ruas tol Padang-Sicincin tuntas Juli 2024
Sabtu, 27 April 2024 19:29 Wib
Pemkot Pariaman catat PAD parkir Libur Lebaran Rp51,6 juta
Sabtu, 27 April 2024 18:30 Wib
Pariaman wacanakan tampilkan hiburan di empat objek wisata berbayar saat lebaran
Sabtu, 27 April 2024 18:28 Wib
42 peserta ikuti evaluasi existing pembentukan Panwaslu Kecamatan di Agam
Sabtu, 27 April 2024 15:03 Wib